BANDUNG, RADARTASIK.ID – Gubernur Jawa Barat (Jabar), Ridwan Kamil, tengah berjuang untuk memastikan pengelolaan dana bagi hasil dari pusat sesuai bagi Kota/Kabupaten di provinsinya.
Namun, ada permasalahan terkait besaran dana yang diterima oleh Provinsi Jabar dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Jawa seperti Jawa Tengah (Jateng) dan Jawa Timur (Jatim).
Ridwan Kamil, dalam pernyataannya, mengungkapkan bahwa Provinsi yang dipimpinnya memiliki jumlah penduduk yang lebih besar daripada jumlah Kabupaten/Kota di provinsi laon.
Karena itu, alokasi dana bagi hasil dari pusat dianggap tidak adil. Ia menjelaskan bahwa dana tersebut seharusnya diberikan berdasarkan jumlah penduduk, bukan berdasarkan jumlah Kabupaten/Kota.
Baca juga: Calon Pemimpin Harus Punya Nilai Lebih, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Berbagi Tipsnya
Dalam analisisnya, Gubernur Ridwan Kamil juga menunjukkan bahwa Provinsi Jabar memiliki jumlah Kabupaten/Kota yang lebih sedikit jika dibandingkan dengan Provinsi Jatim dan Jateng.
Provinsi Jabar memiliki 27 Kabupaten/Kota, sementara Jatim memiliki 38 Kabupaten/Kota, dan Jateng memiliki 35 Kabupaten/Kota.
“Dengan populasi sekitar 50 juta jiwa dan 27 Kabupaten/Kota, Jabar menghadapi ketidakproporsionalan,” kata Ridwan Kamil dalam acara Kickoff West Java 2023 di aula Masjid Rayya Al Jabbar di Kota Bandung pada tanggal 19 Agustus 2023.
Guna mengatasi permasalahan ini, Ridwan Kamil telah mengambil langkah-langkah konkret. Beberapa di antaranya adalah:
Baca juga: Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Pastikan Tol Getaci Terkoneksi Sampai Jogjakarta
1. Pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB)
Langkah ini diambil untuk mengejar jumlah Kabupaten/Kota di Jabar agar setara dengan provinsi lain di Pulau Jawa yang mendapatkan alokasi dana bagi hasil yang lebih besar. Meski demikian, pemerintah pusat masih memberlakukan moratorium terhadap langkah ini.
2. Tuntutan Dana Bagi Hasil dari Pusat
Meskipun usulan ini belum disetujui, Ridwan Kamil telah berhasil memperoleh kompensasi berupa sejumlah proyek pembangunan strategis di wilayah Jabar.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyetujui langkah ini.
Dalam lima tahun masa jabatannya, Gubernur Ridwan Kamil telah mendorong berbagai proyek pembangunan infrastruktur seperti jalan tol, jembatan, dan bandara di Provinsi Jabar.