Butuh Realita Bukan Cerita Pilkada

Ketua Pemuda Panca Marga (PPM) Tasikmalaya H Budi Mahmud

TASIK – Menjelang Pilkada Tasikmalaya yang akan berlangsung 9 Desember 2020. Sejumlah harapan dari elemen masyarakat muncul. Mereka berharap pemimpin di Kota Seribu Pesantren ke depan bisa membawa kemajuan dan kesejahteraan bagi masyarakatnya.
Seperti yang diutarakan Ketua Pemuda Panca Marga (PPM) Tasikmalaya H Budi Mahmud. Menurutnya, calon pemimpin di Tasikmalaya ke depan harus mampu, mumpuni, serta mau bekerja keras demi rakyat Tatar Sukapura.

“Karena inti dari seorang pemimpin itu (pemegang kekuasaan, Red.) yakni bagaimana masyarakat sejahtera dan hidup saling tolong-menolong,” ujarnya kepada Radar, Senin (29/6/2020).
Budi yang merupakan tokoh asal Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya itu menilai Tasikmalaya memiliki banyak pekerjaan rumah bagi calon pemimpinnya lima tahun ke depan.
Terutama, soal keseimbangan pembangunan infrastruktur dan sufrastruktur, baik edukasi maupun pemberdayaan masyarakat. “Di lapangan, kita kerap menemukan persoalan publik, dan hal-hal yang masih belum tersentuh pembangunan pemerintah,” ujarnya.
Menurutnya, pemberdayaan masyarakat, pengembangan potensi sumber daya alam masih jauh dari kata ideal. Menengok jumlah desa di Kabupaten Tasikmalaya yang mencapai 351 titik, dari 39 kecamatan. Belum semuanya terjamah secara total oleh program pemerintah.
“Nah, maka yang dibutuhkan untuk menjadi pemimpin itu, adalah figur yang benar-benar mampu mengakomodir segala macam komponen yang dibutuhkan masyarakat. Tak gampang jadi kepala daerah hari ini, amanat rakyat itu tak cukup dengan cerita tetapi dengan realita,” kata Budi.
“Kandidat pemimpin nanti, kami harap benar-benar punya kemampuan, kemauan dan kerja keras demi kepentingan masyarakat,” sambungnya menegaskan.
Dia merinci sejumlah persoalan yang sering menjadi pekerjaan rumah kepala daerah dari periode ke periode, yakni bencana alam. Secara geografis Tasikmalaya rentan bencana terutama banjir dan longsor di sejumlah titik.
“Nah pemerintah di situ harus menjawabnya. Ketika ada fenomena bencana yang rutin, harusnya bagaimana mereduksi risiko dan lain sebagainya,” kata dia.
Kemudian, lanjut Budi, luas wilayah administratif yang terhampar harus bisa digunakan sebagai peluang membuka masuknya keran investasi. Nantinya, berdampak terhadap perluasan lapangan pekerjaan dengan menyerap angka pengangguran.
“Birokrasi sekarang bukan lagi untuk raja-rajaan. Tapi public servant, bagaimana memudahkan akses perizinan yang nantinya mendongkrak investasi dan penyerapan tenaga kerja. Fenomena-fenomena ini kadang terabaikan oleh kepala daerah,” ujar dia.
Dia menyayangkan sejauh ini pola-pola penanganan persoalan publik belum terdeteksi secara utuh dan dirasakan langsung masyarakat. Hanya segelintir kelompok saja tersentuh program-program pemerintah, maka kandidat yang akan berkontestasi di Pilkada 2020, diharapkan tidak hanya menjawab tantangan tersebut, melainkan merealisasikannya dalam pengabdian bagi masyarakat.
“Uang pemda itu tak sedikit, setahun bisa triliunan. Itu untuk apa saja, jangan habis untuk seremonial saja, iring-iringan dan ongkos pejabat. Sudah bukan zamannya lagi, tapi sekarang bagaimana mengabdi untuk rakyat,” harap Budi.
Untuk itu, apabila pemaketan mulai mengerucut, dan pihaknya menemukan salah satu kandidat yang berpotensi bisa menjawab segala tantangan itu. PPM tidak tanggung akan terjun langsung menjadi garda terdepan dalam men-support kandidat tersebut. “Kita ada 5 ribu anggota yang militan di lapangan, semua bisa diberdayakan asal kandidatnya berkomitmen jelas dan riil, tidak hanya cerita manis saja,” kata dia.
Budi mencontohkan saat ini banyak potensi alam yang sejatinya bisa dikelola agar lebih berkembang. Berimbas terhadap pemberdayaan ekonomi warga sekitarnya dan menjadi destinasi wisata. Maka, bagaimana lima tahun ke depan, Tasikmalaya membutuhkan pemimpin yang memahami kultur, potensi dan kebutuhan publik. Sehingga dana triliunan yang terkumpul dalam APBD terukur saat digulirkan melalui program-program pembangunan.
“Era informasi sekarang mudah, sudah bukan jaman budaya birokrasi lama tapi budaya baru melayani rakyat. Perangkat dan instrumen semakin lengkap, sistem semakin ketat. Jangan asal kepentingan politis selesai, justru politis itu harus membawa kemanfaatan bagi orang banyak,” tuturnya.
“Presiden saja sudah menginstruksikan supaya percepatan pembangunan infrastruktur, SDM, serta kemudahan bagi perizinan. Nah, hal semacam itu harus diterjemahkan dengan baik oleh kandidat, sebab ujungnya pelayanan yang berimplikasi terhadap kesejahteraan bagi masyarakat,” ujarnya memaparkan.
Budi meminta masyarakat di Pilkada mendatang tidak mudah terbius, apabila ada salah satu kandidat atau tim sukses yang menghembuskan isu-isu tidak sedap. Seperti berkaitan sara dan ideologi. Sebab, sejatinya semua kandidat yang bakal tampil di kontestasi Pilkada Tasikmalaya, bertujuan sama membangun daerah semakin baik dan memperkuat keutuhan bangsa.
“Itu kadang membuat orang terjebak, padahal tidak ada nilai esensi dan value maksimal. Justru harusnya saling berlomba meraih simpati lewat ide dan gagasan dalam rencana memajukan daerah, supaya masyarakat kita punya skill dan berdaya saing,” harap Budi.
Ia berharap dengan waktu kampanye yang singkat, kandidat bisa memaparkan visi misi yang riil. Sebab masyarakat saat ini sudah melek mendeteksi anggaran yang berada di kantong pemerintah. “Sekarang semua sudah melek, bisa mendeteksi berapa cost yang akan dikelola pemerintah setiap tahun. Jadi silakan berkampanye visi misi yang riil,” katanya. (firgiawan)

 

Be the first to comment on "Butuh Realita Bukan Cerita Pilkada"

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: