Termasuk, lanjut Muslim, pemkot juga mesti memprioritaskan biaya sewa untuk rumah dinas Penjabat (Pj) wali kota yang bakal efektif bertugas menjelang akhir tahun. Sebab, Kota Resik belum memiliki hunian dinas kepala daerah lantaran terbengkalai akibat bantuan provinsi tak turun selama pandemi. “Rumah dinas Pj wali kota harus ada di perubahan ini, karena 14 November nanti Pak Yusuf kan tugasnya berakhir. Otomatis Pj nanti harus disiapkan mengontrak karena rumah dinas wali tak kunjung rampung,” katanya.
Ia menyarankan belanja lain semisal pembelian kendaraan operasional, peralatan komputer atau laptop bisa dipending. Kemudian kegiatan-kegiatan yang baru, dan tidak bersifat untuk memulihkan ekonomi daerah, mengatrol daya beli publik ditunda saja. “Jadi kita akan secara eksplisit lah membahasnya, agar belanja-belanja tak urjen itu benar-benar ditunda saja. Prioritas kita banyak, jangan dahulukan yang sifatnya gimmick atau sekadar simbolik semata,” tegas Muslim. (igi)
Belum berlangganan Epaper? Silakan klik Daftar!