Alumni STMIK Tasikmalaya Bergerak, Siap Temui Kemendikbudristek dan DPR RI

Alumni STMIK Tasikmalaya
Alumni STMIK Tasikmalaya akan bergerak menemui Kemendikbudristek dan DPR RI terkait persoalan ini. (foto/ Rangga Jatnika)
0 Komentar

TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Alumni STMIK Tasikmalaya akan segera bergerak. Mereka siap menemui Kemendikbudristek dan DPR RI terkait pencabutan izin operasional kampus.

Sejumlah alumni STMIK Tasikmalaya berkumpul dan membentuk presidium alumni usai adanya pencabutan izin STMIK.

Hal ini menjadi titik awal untuk mengawal persoalan tersebut yang sudah membuat ratusan mahasiswa rugi.

Baca Juga:Mahasiswa STMIK Tasikmalaya Penyandang Disabilitas Pesimis Dapat Kampus InklusifOrang Tua Mahasiswa STMIK Tasikmalaya Menuntut, Minta Kepindahan Ditanggung Kampus

Perwakilan Presidium STMIK Tasikmalaya Asep Heru mengatakan, alumni sedikit banyak mengetahui problematika yang terjadi.

Menurut Heru, masalah ini berakar dari persoalan keluarga.

“Pemicunya ini sebetulnya masalah keluarga, efeknya jadi ke mana-mana,” ungkapnya kepada Radar, Selasa 28 Maret 2023.

Sebagai alumni pihaknya tidak mau lulusan STMIK menjadi dipandang sebelah mata.

Karena bagaiamana pun para lulusan sudah melaksanakan proses perkuliahan dari semester awal sampai akhir.

“Banyak alumni-alumni yang menjadi orang hebat,” tuturnya.

Ada pun upayanya, presidium alumni yakni mengawal yayasan agar melaksanakan tanggung jawabnya.

Supaya tidak ada mahasiswa yang dirugikan akibat kebijakan ini. “Artinya mahasiswa harus bisa mendapatkan hak-haknya,” ucapnya.

Di samping itu pihaknya juga akan berkomunikasi langsung dengan Kemendikbudristek serta DPR RI.

Baca Juga:STMIK Tasikmalaya Bantah Tudingan Fiktif, Restu Enggan DiwawancaraMahasiswa STMIK Tasikmalaya Demo, Menuntut Kejelasan Nasib

Pasalnya ada beberapa hal yang masih belum bisa dipahami atas kebijakan tersebut.

“Khawatir ini dilandasi pertimbangan yang tidak objektif,” katanya.

Di samping itu Kemendikbudrsitek juga harus ikut bertanggung jawab atas nasib para mahasiswa.

Karena bagaimmana pun negara wajib ikut bertanggung jawab atas persoalan ini.

“Jadi jangan hanya memvonis saja, harus tanggung jawab juga,” pungkasnya.(rga)

 

0 Komentar