Untuk itu, Demokrat menawarkan dua solusi. Pertama, bantuan kepada rakyat yang ekonominya lemah atau BLT. Jumlah uangnya harus cukup, tepat sasaran dan harus bebas dari politik. “BLT –produk kebijakan Presiden SBY yang dulu ditentang oleh sebagian kalangan– justru sekarang ditiru dan terbukti menjadi penyangga utama daya beli masyarakat,” ujarnya.
Kedua, AHY menyebut alasan dan waktu untuk menaikkan harga BBM juga harus tepat. Jika harga minyak mentah dunia menurun, turunkan kembali harga BBM-nya. ”Jangan sebaliknya, ketika harga minyak dunia turun, harga BBM justru dinaikkan,” katanya.
Ketua Umum Partai Demokrat itu mengungkapkan, masyarakat yang ditemuinya kalangan buruh dan juga mahasiswa banyak yang menuntut pemerintah untuk memanfaatkan pendapatan negara demi menanggulangi kebutuhan masyarakat yang mendesak. Bukan ke hal-hal yang tidak urgen. Misalnya proyek infrastruktur yang ambisius.
Baca Juga:Menjaga Citra Manusia PerhubunganSahabat Sehat untuk Umat
“Pembangunan infrastruktur memang penting, dan beberapa proyek infrastruktur yang dibangun pemerintah, mulai dirasakan manfaatnya. Namun, ketika keuangan negara sangat berat, ditambah beban utang yang tinggi, maka perlu dilakukan penjadwalan kembali atau dilakukan penundaan,” katanya.
Menyangkut pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru, kata AHY, Demokrat setuju. Mengingat, kondisi Kota Jakarta sudah tidak ideal lagi. Pembangunan IKN di Kalimantan Timur juga dimungkinkan. ”Catatan Demokrat adalah IKN tersebut harus dikonsepkan, direncanakan dan dipersiapkan dengan baik. Kalau tidak, maka bisa gagal pembangunannya,” tuturnya.
“Di seluruh dunia, pembangunan IKN memerlukan waktu yang cukup dan timing-nya dipilih dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi negara. Begitu juga pada proyek kereta cepat Jakarta-Bandung,” lanjutnya.
Belakangan ini, kata dia, telah diputuskan adanya alokasi penyertaan modal Negara dari APBN. Triliunan rupiah. Padahal pada awalnya, pemerintah berjanji tidak mengambil satu sen pun dari APBN. Nilai proyeknya pun semakin membengkak dari skema perhitungan awal. ”Demokrat menyarankan agar dalam membangun megaproyek perencanaan harus matang, sehingga tidak mudah berubah di tengah jalan, yang bisa sangat merugikan keuangan Negara dan memberatkan pemerintah sendiri,” katanya.
Menurut AHY, Indonesia tentu tidak boleh terus menerus menambah utangnya. Juga sangat tidak bijaksana jika megaproyek itu didanai dari utang. ”Utang ini, justru akan menambah beban fiskal kita. Apalagi, kita tengah menghadapi krisis, dan tekanan ekonomi yang berat,” ujarnya.