PANGANDARAN, RADARTASIK.ID – Harapan warga Kabupaten Pangandaran untuk mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di daerah sendiri tahun ini harus tertunda. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pangandaran memastikan tidak membuka rekrutmen CPNS pada 2026. Kondisi keuangan daerah menjadi salah satu pertimbangannya.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Pangandaran, Asep Suhendar, mengatakan belanja pegawai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sudah melampaui ketentuan. Sementara itu, kemampuan fiskal daerah belum memungkinkan untuk membiayai penambahan pegawai baru.
“Ketentuan di APBD sendiri belanja pegawai harus 30 persen, dan kita sudah lebih,” katanya melalui sambungan telepon, Minggu (15/11/2026).
Baca Juga:BREAKING NEWS! Gibran Resmi Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR RIKota Tasik Masuk 20 Besar Kota Terbaik Indonesia, Viman: Jadi Motivasi dan Evaluasi
Ketentuan batas belanja pegawai tersebut mengacu pada Pasal 146 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Aturan itu mewajibkan pemerintah daerah mengalokasikan belanja pegawai paling tinggi 30 persen dari total belanja APBD, di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui transfer ke daerah.
Daerah yang masih melampaui batas tersebut diwajibkan menyesuaikan porsi belanja pegawai paling lama lima tahun sejak undang-undang diundangkan. Dengan demikian, penyesuaian tersebut harus dilakukan paling lambat pada 2027.
Gambaran besarnya belanja pegawai Pangandaran terlihat dalam data APBD 2026. Berdasarkan penelusuran Radar, anggaran belanja daerah Kabupaten Pangandaran tahun ini mencapai Rp1,187 triliun. Sementara itu, realisasi belanja pegawai selama Januari hingga Mei 2026 tercatat Rp153,24 miliar.
Angka tersebut merupakan realisasi belanja pegawai selama lima bulan, bukan keseluruhan alokasi belanja pegawai dalam satu tahun anggaran.
Di sisi lain, kebutuhan aparatur sipil negara (ASN) di Kabupaten Pangandaran masih cukup besar. Asep menyebutkan, jumlah ASN saat ini mencapai 7.108 orang, terdiri dari 2.634 PNS, 2.665 PPPK, dan 1.809 PPPK paruh waktu.
Berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja (Anjab/ABK), kebutuhan ideal ASN di Kabupaten Pangandaran diperkirakan mencapai 8.000 orang. Artinya, masih terdapat selisih sekitar 892 pegawai dari jumlah yang tersedia saat ini.
Namun, karena tidak ada rekrutmen CPNS tahun ini, Pemkab Pangandaran akan mengalihkan kegiatan pada peningkatan kinerja dan kompetensi ASN. Asep mengatakan, pelaksanaannya dilakukan melalui kerja sama dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jawa Barat dan Lembaga Administrasi Negara (LAN). Program tersebut memanfaatkan fasilitas Corporate University atau Wiyata Kinarya.