CIAMIS, RADARTASIK.ID – Pemerintah Kabupaten Ciamis bersama Pimpinan Daerah (PD) Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Ciamis terus mempercepat verifikasi Anak Tidak Sekolah (ATS). Hingga 20 Oktober 2026, dari total 9.044 ATS yang tercatat, sebanyak 7.292 anak telah terverifikasi. Artinya, masih ada 1.752 anak yang belum terverifikasi.
Ketua PD Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Ciamis, Mochamad Isa Nuralamsyah, mengatakan capaian verifikasi sementara tersebut menempatkan Ciamis sebagai salah satu daerah dengan persentase tertinggi di Jawa Barat, yakni 80,63 persen.
“Hasil telah melakukan verifikasi ATS tersebut sementara di Jawa Barat masuk yang tertinggi dengan capaian 80,63 persen,” kata Mochamad Isa Nuralamsyah kepada Radar, Rabu (21/10/2026).
Baca Juga:Puluhan Ribu Jemaah Larut dalam Tasikmalaya Bershalawat di Alun-Alun ManonjayaAnggota DPRD Iyam Maryani: Perkuat Pengawasan Anak, Kasus Gadis Bantarkalong Tasikmalaya Jadi Peringatan
Menurut dia, capaian tersebut merupakan hasil kolaborasi berbagai pihak, mulai dari Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis, pemerintah desa, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), sekolah, hingga relawan pendidikan dari PD Pemuda Muhammadiyah Ciamis. Verifikasi dilakukan hingga ke rumah-rumah untuk memastikan status pendidikan anak, apakah masih bersekolah atau sudah tidak mengenyam pendidikan.
“Verifikasi ATS ini berhasil mencapai tertinggi hasil kolaborasi bersama, seperti di Pemuda Muhammadiyah memiliki relawan sampai ke tingkatan desa untuk mendata ATS,” ujarnya.
Pemkab Ciamis bersama para pihak yang terlibat menargetkan seluruh ATS dapat terverifikasi 100 persen pada tahun ini. Dengan masih tersisa 1.752 anak, proses pendataan terus dikebut agar seluruh anak yang masuk dalam data ATS dapat diketahui status pendidikannya.
“Seiring berjalannya waktu bakal 100 persen, karena saat ini tersisa 1.752 orang,” katanya.
Meski demikian, proses verifikasi di lapangan masih menghadapi sejumlah kendala. Di antaranya, anak yang tidak memiliki keterangan jelas sehingga keberadaannya tidak dapat ditemukan di desa setempat, serta anak yang sedang menempuh pendidikan di pondok pesantren.
Percepatan verifikasi juga akan difokuskan pada wilayah dengan capaian rendah. Kecamatan Lumbung baru mencapai 44 persen, sedangkan Kecamatan Rajadesa mencapai 51 persen.
Dari hasil verifikasi yang telah dilakukan, persoalan ekonomi menjadi salah satu faktor yang menyebabkan anak tidak bersekolah. Selain itu, terdapat faktor pernikahan, pola didik orang tua, dan penyebab lainnya.