Sejurus dengan itu, Budayawan Tasikmalaya Tatang Pahat juga mengungkapkan hal serupa. Dia menilai bahwa pengangkatan dewan pengawas memang sarat akan kepentingan. “Apa di Tasikmalaya sudah tidak memiliki tenaga ahli?, sehingga yang ditunjuk PNS semua,” terang pria yang juga Ketua DKKT itu.
Menyambung dengan indikasi kepentingan politik balas jasa, menurutnya jika itu benar maka masalah ini tidak hanya penunjukkan dewas. Namun adanya indikasi keterlibatan ASN dalam proses politik praktis. “Bahaya kalau politik praktis ASN dinormalisasi, makin rusak pelayanan kepada masyarakat karena para pejabat akan sibuk menjilat pimpinan,” terangnya.(Rangga Jatnika)