Jika persoalan akses tersebut terbukti menjadi kendala bagi aktivitas masyarakat, pemerintah daerah dapat mengkaji berbagai alternatif solusi sesuai ketentuan yang berlaku.
Mulai dari peningkatan konektivitas jalan, pemetaan kebutuhan BBM, koordinasi dengan pihak terkait, hingga kemungkinan pengembangan titik pelayanan BBM yang lebih dekat apabila secara teknis, ekonomi, tata ruang, dan regulasi memungkinkan.
Persoalan akses BBM tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai data administratif.
Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya diharapkan dapat menjadikannya sebagai salah satu bahan dalam perencanaan pembangunan Kecamatan Cineam.
Baca Juga:Gudang Arak Bali di Cibeureum Kota Tasikmalaya Digerebek, 500 Liter Miras Oplosan Disita PolisiKampung Bebas Narkoba Polres Tasikmalaya Kota Raih Juara 3 Mabes Polri, Warga Jadi Garda Depan
Sebab perbedaan jarak antara satu desa dengan desa lainnya menunjukkan bahwa akses pelayanan masyarakat belum tentu sama.
Ada warga yang hanya membutuhkan beberapa menit. Ada pula yang harus menyediakan waktu hampir satu jam untuk sekali perjalanan.
Bagi masyarakat desa, perbedaan tersebut bukan sekadar angka di atas kertas. Ada ongkos perjalanan yang harus dibayar.
Ada waktu produktif yang terpakai. Dan ada aktivitas ekonomi yang ikut bergantung pada mudah atau sulitnya mendapatkan BBM.
Karena itu, persoalan jarak menuju SPBU di Cineam kini menjadi salah satu hal yang perlu dilihat bukan hanya dari sisi bahan bakar, tetapi juga dari sisi akses, mobilitas, dan pemerataan pembangunan. (red)