Agustiana juga menyoroti adanya sejumlah lahan yang selama ini diklaim sebagai kawasan hutan oleh Perhutani, namun tidak seluruhnya memiliki dasar perizinan yang sah. Bahkan, dalam beberapa kasus, klaim tersebut telah dibatalkan melalui putusan pengadilan.
“Ke depan, perlu dilakukan penataan ulang untuk memastikan mana wilayah kehutanan dan mana yang bukan. Hal ini akan ditentukan melalui kerja tim GTRA Plus,” tegasnya.
Selain itu, GTRA Plus juga akan melakukan inventarisasi potensi lahan di berbagai wilayah. Misalnya, jika ditemukan kawasan yang berpotensi sebagai area konservasi, tim akan melakukan verifikasi lapangan. Apabila terbukti memenuhi kriteria, maka akan diusulkan ke pemerintah pusat untuk ditetapkan secara resmi sebagai kawasan konservasi.
Baca Juga:Kisruh di Desa Cayur Cikatomas Tasikmalaya, Agustiana: Lebih Baik SPP yang Disalahkan Ketimbang UlamaTingkatkan Kapasitas Instruktur Senam, Bidang Olahraga Disparpora Kabupaten Tasikmalaya Gelar Pelatihan
Dengan hadirnya GTRA Plus, Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya berharap penataan agraria dapat berjalan lebih terarah, transparan, dan berkeadilan, sekaligus meminimalisir konflik pertanahan yang selama ini kerap terjadi di masyarakat. (ujg)