BANJAR, RADARTASIK.ID – Penolakan warga Dusun Randegan RT 11 RW 04 Desa Raharja, Kecamatan Purwaharja, dinilai bukan sekadar aksi anti-pembangunan, melainkan peringatan serius bagi Pemerintah Kota Banjar dan Badan Gizi Nasional (BGN) terkait lemahnya mitigasi dampak lingkungan dan sosial dari rencana pembangunan dapur program makan bergizi gratis (MBG).
Pemerhati sosial dan pemerintahan, Irwan Herwanto, menilai pemerintah terlalu fokus mengejar target program nasional tanpa memperhatikan kondisi di lapangan.
“Pemerintah nampaknya terjebak dalam euforia mengejar target program nasional hingga abai pada realitas lapangan,” ucapnya, Minggu (12/4/2026).
Baca Juga:Siswa MAN 1 Tasikmalaya Muhammad Luthfi Sabet Juara 2 di Ajang Pangalengan Track RaceMalam Guyub STC dan Kapolres Andi!
Ia menyebut rencana pembangunan dapur MBG berskala industri di tengah permukiman padat sebagai bentuk kecerobohan perencanaan.
Operasional dapur yang berlangsung dari pukul 22.00 WIB hingga pagi hari dinilai berpotensi mengganggu kenyamanan warga, terutama terkait kebisingan dan kualitas udara.
Selain itu, ketidaksiapan infrastruktur seperti drainase dan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) menunjukkan proyek tersebut belum didukung kajian lingkungan yang memadai.
Irwan juga menyoroti minimnya pelibatan warga sejak tahap awal perencanaan, yang tercermin dari munculnya spanduk penolakan.
“Dalam tata kelola pemerintahan yang baik, sosialisasi bukan sekadar pemberitahuan searah, tapi dialog untuk mencapai konsensus (kesepakatan),” jelasnya.
Menurutnya, resistensi warga wajar terjadi jika mereka tidak dilibatkan sejak awal. Ia menekankan pemerintah seharusnya hadir sejak tahap perencanaan, bukan hanya saat proyek akan dijalankan.
Dari sisi teknis, akses jalan sempit di kawasan Randegan dinilai tidak layak untuk aktivitas logistik dapur MBG. Lalu lintas kendaraan pengangkut bahan baku dan distribusi makanan di jalur padat berpotensi menimbulkan kemacetan dan meningkatkan risiko kecelakaan.
Baca Juga:59 Siswa MAN 1 Tasikmalaya Lolos SPAN-PTKIN 2026Agus Wahyudin Memilih Tidak Bertarung!
“Ini menunjukkan kurangnya survei kelayakan lokasi pembangunan dapur MBG yang komprehensif, sehingga warga sekitar menolak,” jelasnya.
Irwan meminta Pemkot Banjar segera mempertimbangkan relokasi dapur MBG ke lahan milik pemerintah atau kawasan non-permukiman yang lebih sesuai. Ia mengingatkan agar program yang bertujuan baik tidak justru mengorbankan kenyamanan dan kesehatan masyarakat sekitar.
Ia juga menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas vendor pelaksana. Pemerintah diminta memastikan pihak yang ditunjuk memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan, serta memperbaiki lemahnya kontrol yang terlihat dari tidak adanya pertemuan resmi antara vendor dan warga.