TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Polemik seputar Jembatan Cirahong kembali mencuat seiring munculnya gerakan bertajuk “Tabayun Agung Rahayat Paduli Cirahong Tatar Sukapura Galuh” yang digagas masyarakat dan pemangku kepentingan lokal. Gerakan ini memuat sejumlah tuntutan dan usulan solusi terkait persoalan keamanan, regulasi, hingga dampak sosial-ekonomi yang dirasakan warga di sekitar kawasan jembatan.
Inisiatif tersebut muncul sebagai respons atas berbagai persoalan yang berkembang. Mulai dari isu keamanan, kebijakan penertiban, hingga kondisi ekonomi masyarakat terdampak. Dalam rumusannya, terdapat enam poin utama yang diusulkan. Salah satunya adalah kegiatan pengamanan swakarsa yang kemudian direvisi menjadi patroli terbatas. Hal ini menyusul keterbatasan personel linmas serta tidak adanya anggaran operasional dari desa. Langkah ini juga diambil sebagai respons atas keluhan pengguna jalan, terutama pada malam hari yang dinilai rawan tindak kejahatan.
Selain itu, masyarakat juga mendorong percepatan penerbitan Peraturan Daerah (Perda) di tingkat provinsi maupun kabupaten, pemberdayaan pekerja lokal terdampak kebijakan, percepatan pembangunan Jembatan Cirahong II, penguatan ekonomi kreatif dan wisata budaya, serta upaya menghidupkan kembali nilai sejarah dan budaya Galuh-Sukapura.
Baca Juga:Agus Wahyudin Memilih Tidak Bertarung!ISU ITU CERMIN BUKAN PALU!
Di tengah upaya tersebut, Kepala Desa Margaluyu, Kecamatan Manonjaya, Dian Cahyadinata SH, bersama Ketua PPDI Kabupaten Ciamis, Ahim, serta tokoh masyarakat dan budaya, menyampaikan kekecewaannya atas kunjungan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi pada Kamis (9/4/2026). Kunjungan itu disebut minim koordinasi dengan pemerintah setempat.
“Jadi itu (kunjungannya, red) dadakan. Semua kepala desa dari Kecamatan Manonjaya, termasuk dari wilayah Panyingkiran Ciamis, tidak ada yang diberi tahu sebelumnya,” ujar Dian saat dikonfirmasi.
Menurutnya, kunjungan tersebut terkesan hanya sebatas inspeksi mendadak (sidak). Yang disayangkan adalah tidak adanya ruang dialog dengan pemerintah desa maupun tokoh masyarakat dari kedua wilayah, baik Tasikmalaya maupun Ciamis. Ia menilai komunikasi langsung sangat penting untuk menyerap aspirasi dan mencari solusi bersama.
Dian mengaku setuju terhadap peningkatan fasilitas Jembatan Cirahong. Seperti pemasangan CCTV, penerangan jalan umum, dan marka jalan. Namun menurutnya langkah tersebut belum cukup untuk menjawab persoalan utama, yaitu terkait kekhawatiran masyarakat terhadap potensi tindak kejahatan.