TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID — Evaluasi birokrasi di Kota Tasikmalaya kembali dipanaskan dari jalanan.
Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Kota Tasikmalaya menggelar aksi di dua titik, Gedung DPRD dan Bale Kota, Kamis (9/4/2026), sembari membawa satu pesan yang tak lagi samar: sinergi antarlembaga dinilai mandek di tengah jalan.
Aksi dimulai sekitar pukul 14.00 WIB di depan DPRD. Hujan deras sempat mengguyur, namun tak cukup kuat membubarkan barisan mahasiswa.
Baca Juga:Polisi di Kota Tasikmalaya Terus Selidiki Kasus Penganiayaan Ibu Rumah Tangga Besok ASN Kota Tasikmalaya Mulai WFH, Birokrasi Dipaksa Lebih Hemat
Mereka justru bergeser ke Bale Kota sekitar pukul 15.30 WIB—seolah ingin memastikan pesan mereka tak berhenti di satu pintu kekuasaan saja.
Koordinator lapangan, Abdul Aziz, menegaskan aksi ini bukan sekadar ritual demonstrasi musiman.
Menurutnya, ada persoalan mendasar dalam relasi antara eksekutif dan legislatif di Kota Tasikmalaya yang berdampak langsung pada lambannya penanganan masalah publik.
“Ini soal evaluasi birokrasi. Wali Kota dan DPRD harus duduk satu meja ketika bicara persoalan kota. Jangan jalan sendiri-sendiri,” tegasnya.
PMII menyoroti sejumlah sektor krusial yang dinilai belum beres. Akses pendidikan disebut masih timpang—isu klasik yang terus berulang tanpa penyelesaian tuntas.
Di sisi lain, pengelolaan pajak daerah juga ikut dikritisi karena dinilai masih membuka celah kebocoran.
Tak hanya itu, persoalan banjir yang baru-baru ini terjadi ikut menjadi sorotan tajam.
Baca Juga:Outing Class TK di Tasikmalaya Naik Kendaraan Taktis TNI Keliling KotaNasib 630 Ribu Guru Madrasah Masih Menggantung, Kemenag RI Didesak Tak Lagi Abai
Mahasiswa menilai durasi genangan yang lebih lama dari biasanya menjadi sinyal adanya persoalan serius pada infrastruktur kota—bukan sekadar hujan yang datang terlalu deras.
“Kami melihat ini dari sisi infrastruktur. Banjir kemarin itu paling lama genangannya. Artinya ada yang tidak beres,” kata Aziz.
Namun ironi justru muncul saat ruang dialog dibuka. Audiensi di Gedung DPRD belum menghasilkan kesepakatan konkret.
Dari sisi kehadiran, hanya tiga fraksi yang muncul, sementara kursi Ketua DPRD kosong.
Sebuah potret yang, bagi mahasiswa, mencerminkan lemahnya keseriusan dalam merespons aspirasi publik.
Di sisi lain, Wali Kota juga belum tampak menemui massa selama aksi berlangsung.
Kondisi ini menambah daftar panjang jarak komunikasi antara pengambil kebijakan dan warga yang diwakili mahasiswa.