TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID — Wajah pembangunan di Kota Tasikmalaya kembali diuji.
Di tengah geliat proyek dan narasi kemajuan, sedikitnya 25 rumah tidak layak huni (rutilahu) justru menyodorkan realitas yang sulit ditutupi: masih ada warga yang bertahan di hunian nyaris roboh.
Anggota DPRD Kota Tasikmalaya dari Fraksi PDI-Perjuangan, Kepler Sianturi, turun langsung meninjau kondisi tersebut dalam sepekan terakhir.
Baca Juga:Polisi di Kota Tasikmalaya Terus Selidiki Kasus Penganiayaan Ibu Rumah Tangga Besok ASN Kota Tasikmalaya Mulai WFH, Birokrasi Dipaksa Lebih Hemat
Ia menyisir sejumlah titik dan mendapati fakta yang jauh dari kata layak—atap bocor, dinding lapuk, hingga struktur bangunan yang mengancam keselamatan penghuninya.
“Setidaknya ada 25 rumah yang kita bidik untuk bisa mendapatkan bantuan rutilahu tahun depan. Mudah-mudahan keuangan daerah baik,” ujarnya kepada Radar, Kamis (8/4/2026).
Sorotan paling tajam mengarah ke wilayah Lengkong dan Cilembang. Di dua kawasan ini, kondisi hunian warga dinilai paling memprihatinkan.
Beberapa rumah bahkan masih berlantai tanah, berdinding bilik rapuh, dan minim sirkulasi udara—standar dasar yang semestinya tak lagi jadi kemewahan.
“Yang di Lengkong kondisinya parah sekali. Cilembang juga,” tambahnya.
Temuan ini seolah menjadi alarm keras bahwa persoalan rutilahu di Kota Tasikmalaya belum juga tuntas.
Di balik jargon pembangunan, masih ada celah lebar yang menyisakan ketimpangan—sebuah ironi yang berulang tiap tahun anggaran.
Baca Juga:Outing Class TK di Tasikmalaya Naik Kendaraan Taktis TNI Keliling KotaNasib 630 Ribu Guru Madrasah Masih Menggantung, Kemenag RI Didesak Tak Lagi Abai
Program rutilahu memang bukan barang baru. Ia rutin masuk daftar intervensi pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat berpenghasilan rendah.
Namun, lagi-lagi, keterbatasan anggaran kerap dijadikan tameng klasik. Akibatnya, tak semua rumah yang diajukan bisa segera disentuh bantuan.
Kepler menegaskan, akar persoalan bukan semata pada dana, tetapi juga pada akurasi data dan keberanian menetapkan skala prioritas.
Menurutnya, pendataan berbasis kondisi riil di lapangan menjadi kunci agar bantuan tak meleset dari sasaran.
“Makanya kita turun langsung. Supaya yang diusulkan memang benar-benar mendesak,” katanya.
Ia juga mendorong sinergi lebih konkret antara legislatif dan eksekutif.
Program rutilahu, menurutnya, tak boleh berhenti sebagai rutinitas administratif tahunan, melainkan harus menjadi agenda prioritas yang menyentuh kebutuhan paling dasar warga: tempat tinggal yang aman dan manusiawi.