TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Sejumlah kursi jabatan eselon II di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya masih menunggu kepastian pengisian.
Beberapa posisi strategis seperti Kepala BPBD dan Damkar, Dinas Sosial, hingga DPPKBP3A saat ini masih belum terisi definitif.
Wakil Ketua DPRD Kota Tasikmalaya, Hilman Wiranata, menyampaikan bahwa proses rotasi dan mutasi jabatan direncanakan berlangsung setelah momentum Syawal.
Ia berharap tahapan tersebut dapat berjalan lancar tanpa hambatan berarti.
Baca Juga:Perbatasan Tasikmalaya Geger, jenazah Misterius Mengambang di Sungai Citanduy: ini Ciri-CirinyaPenganiayaan di Kafe Rajapolah Tasikmalaya Dipicu Pelaku yang Mabuk
“Informasinya akan diisi setelah Syawal. Kita berharap tidak mengganggu jalannya pemerintahan, dan tentu menunggu kebijakan Pak Wali dalam proses pengisian itu,” ujarnya, Jumat (27/3/2026).
Menurut Hilman, dorongan untuk segera mengisi jabatan kosong tersebut sejatinya sudah cukup lama disampaikan.
Namun, terdapat mekanisme dan tahapan administratif yang harus ditempuh, termasuk perizinan dari pemerintah pusat.
“Kami mendorong agar pengisian ini bisa segera dioptimalkan. Tapi memang ada proses regulasi yang harus diselesaikan. Mudah-mudahan setelah April bisa segera terealisasi,” katanya.
Ia menambahkan, keberadaan pejabat definitif di setiap organisasi perangkat daerah menjadi bagian penting dalam menjaga kinerja pelayanan publik tetap optimal.
Dengan struktur yang lengkap, diharapkan roda birokrasi dapat berjalan lebih efektif.
“Karena pada dasarnya pemerintah itu berbasis pelayanan masyarakat, jadi pengisian jabatan ini penting untuk menunjang kinerja,” tuturnya.
Baca Juga:Tetap Siaga di Tanjakan Gentong, Polres Tasikmalaya Kota Antisipasi Kendaraan TumbangWFH ASN Kota Tasikmalaya, DPRD Ingatkan Jangan Jadikan Alasan Bermalas-malasan
Terkait kemungkinan penataan atau penggabungan dinas, Hilman menyebut hal tersebut akan sangat bergantung pada kondisi dan kemampuan anggaran daerah.
Ia pun menyerahkan sepenuhnya kepada kepala daerah untuk menentukan langkah terbaik.
“Semua tentu akan disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan anggaran. Kami percaya Pak Wali memiliki pertimbangan yang matang,” ucapnya.
Dengan kondisi saat ini, publik berharap proses rotasi dan mutasi dapat segera terealisasi, sehingga kekosongan jabatan tidak berlangsung terlalu lama dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal. (rezza rizaldi)