Serius Reaktivasi Bandara, Pemkot Tasikmalaya Masih Kurang Sat-Set

Bandara Wiriadinata tasikmalaya
Bandara Wiriadinata di Tasikmalaya (dok.radartasik.id)
0 Komentar

TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Pemerintah Kota Tasikmalaya belum mulai berkomunikasi dengan pemerintah daerah lain di Priangan Timur terkait rencana reaktivasi penerbangan komersial di Bandara Wiriadinata.

Hal itu disampaikan Kepala Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya, Iwan Kurniawan, saat dikonfirmasi mengenai rencana menggandeng daerah sekitar dalam pembahasan tersebut.

Menurut Iwan, hingga saat ini belum ada langkah resmi yang dilakukan untuk menjajaki kerja sama lintas daerah. Rencana komunikasi dengan pemerintah kabupaten dan kota di Priangan Timur masih menunggu mekanisme pembahasan lebih lanjut di internal pemerintah kota.

Baca Juga:Bandara Wiriadinata Mati Suri, Pemkot Tasik Cari Skema Hidupkan LagiDiajak Hidupkan Lagi Bandara Wiriadinata, Begini Respons Daerah Tetangga Kota Tasikmalaya

“Untuk sekarang dari pihak pemkot belum dilaksanakan kaitan rencana untuk berkomunikasi terkait reaktivasi Bandara Wiriadinata dengan pihak pemda atau pemkot di Priangan Timur. Nanti akan di-holding oleh bagian ekonomi untuk teknis pelaksanaannya secara detail dan rinci,” ujar Iwan saat dihubungi, Rabu (11/3/2026).

Sebelumnya, Pemerintah Kota Tasikmalaya memang tengah membahas kemungkinan membuka kembali penerbangan komersial dari Bandara Wiriadinata. Wali Kota Tasikmalaya Viman Alfarizi Ramadhan bahkan sempat menyampaikan keinginannya agar bandara tersebut dapat kembali aktif pada momentum tertentu, seperti masa mudik Lebaran atau paling lambat menjelang pergantian tahun 2027.

Namun dalam pembahasan awal dengan maskapai, muncul sejumlah syarat bisnis yang harus dipenuhi agar operasional penerbangan dapat berjalan. Salah satu skema yang dibahas adalah penyediaan dana deposit sebagai jaminan minimal pendapatan maskapai.

Viman menjelaskan bahwa maskapai penerbangan menjalankan operasional berbasis perhitungan bisnis yang ketat. Karena itu, pembukaan rute baru biasanya disertai mekanisme jaminan pendapatan minimum.

“Memang ada minimal untuk operasionalnya. Itu kan sisi bisnis dari maskapai,” kata Viman.

Pemerintah kota sendiri belum mengambil keputusan final mengenai skema tersebut. Saat ini Pemkot Tasikmalaya masih menyiapkan kajian kelayakan atau visibility study untuk menghitung potensi pasar penerbangan dari wilayah Tasikmalaya dan sekitarnya.

Kajian tersebut akan melihat apakah potensi mobilitas masyarakat serta aktivitas ekonomi di wilayah Priangan Timur cukup kuat untuk menopang operasional penerbangan secara berkelanjutan.

Baca Juga:MUI Kota Tasikmalaya Kritik Sistem Tukar Uang Lebaran, Begini KatanyaSerap Aspirasi Warga Pagerageung, Budi Mahmud Saputra Siap Kawal Pembangunan Desa Cipacing

“Nanti kita lihat melalui visibility study apakah nilai minimal operasional itu bisa terpenuhi oleh potensi ekonomi dan mobilitas masyarakat di Tasikmalaya,” ujarnya.

0 Komentar