JAKARTA, RADARTASIK.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai menyasar auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pemeriksaan secara maraton pun terus dilakukan.
Hal ini, tak lepas dari temuan audit di Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang berdampak mundurnya dua direktur jenderal.
Di tengah nilai temuan triliunan rupiah dan langkah KPK yang dinilai tak lazim, publik bertanya: ada apa sebenarnya di balik audit dan pengunduran diri itu?
Baca Juga:Transfer Pejabat Pemkab Tasik Tahun Ini: Gaung Kadis Impor yang Belum Terdengar (part2)Tali Kasih Polres Tasikmalaya Melalui Gerakan Pangan Murah di Bulan Ramadan
Menteri PU Dody Hanggodo mengakui, pengunduran diri Dirjen Cipta Karya Dewi Chomistriana dan Dirjen Sumber Daya Air Dwi Purwantoro berkaitan langsung dengan surat temuan BPK.
“Memang benar terkait pengunduran diri dua dirjen tersebut merupakan temuan BPK. BPK mengirimkan surat kepada saya dua kali, seingat saya pada Januari 2025 dan Agustus 2025,” ujar Dody kepada wartawan.
Surat pertama menyatakan potensi kerugian negara hampir Rp3 triliun. Namun pada surat kedua, angkanya menyusut menjadi sekitar Rp1 triliun.
Perubahan drastis itu menimbulkan tanda tanya besar. Apa yang terjadi dalam rentang delapan bulan tersebut? Apakah ada pengembalian? Revisi perhitungan? Atau justru dinamika lain yang belum sepenuhnya terbuka?
Diakui Dody, rekomendasi BPK sempat belum ditindaklanjuti, hingga akhirnya ia mengambil alih langsung.
“Karena itu saya mengambil alih. Kami membentuk majelis ad hoc, membentuk tim baru di satker agar pengembalian kerugian negara bisa lebih cepat dan tidak mengganggu pekerjaan sehari-hari,” ujar Dody.
“Bagaimanapun kita semua harus sepakat, saya tidak bisa membersihkan rumah jika sapu saya kotor,” tambahnya.
Baca Juga:Transfer Pejabat Pemkab Tasik Tahun Ini: Dua Kadis dari Purwakarta dan Kementerian (part 1)Menjaga Kepercayaan!
Tim khusus ia pimpin langsung. Dan, melibatkan unsur dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
Di saat bersaman, KPK justru memeriksa pejabat auditor BPK, termasuk Padang Pamungkas dan Yudy Ayodya Baruna.
Yang mengundang sorotan, pemeriksaan terhadap Yudy dilakukan di Gedung BPK, bukan di Gedung Merah Putih KPK. Padahal, Yudi Baruna hanya seorang auditor BPK.
Padahal, KPK biasanya tidak pandang bulu. Level menteri, wakil menteri, eselon 1, eselon 2, bahkan gubernur pum diperiksanya pun di kantor KPK.
Informasi yang dihimpun menyebutkan pemeriksaan tersebut, berkaitan dugaan penyimpangan audit di kementerian strategis, termasuk Kementerian PU.