BANJAR, RADARTASIK.ID – Aktivis Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kota Banjar menolak penghargaan ‘Menuju Kota Bersih Tingkat Nasional Tahun 2025’ dari Menteri Lingkungan Hidup yang diterima Pemerintah Kota (Pemkot) Banjar.
“Kami menghargai penghargaan yang diterima Pemerintah Kota Banjar, tapi kami juga menolak jika dibingkai seolah-olah menjadi bukti persoalan sampah di Kota Banjar telah selesai,” ucap Ketua GMNI Kota Banjar Septian Lestari, Minggu (1/3/2026).
Menurutnya, predikat yang diraih adalah sertifikat Menuju Kota Bersih. Artinya Banjar masih dalam proses, belum pada tahap ideal. Dan fakta di lapangan menunjukkan masih banyak persoalan mendasar.
Baca Juga:Admin Kominfo Juga Manusia!Kepala MAN 1 Tasikmalaya Berganti, H Husen Digantikan H Eka Mulyana
Belum lama ini, masyarakat melihat langsung armada truk pengangkut sampah dengan kondisi kontainer sampah yang bolong-bolong masih digunakan.
“Itu bukan sekadar soal teknis, itu simbol lemahnya keseriusan dalam tata kelola. Bagaimana mungkin kita bicara transformasi sistemik jika infrastruktur dasarnya saja belum layak,” tegasnya.
Selain itu, problematika sampah di Kota Banjar bukan hanya soal pengangkutan saja. Melainkan persoalan mendasarnya.
Yakni ada pada minimnya pengurangan di hulu, lemahnya budaya pemilahan, dan belum transparannya data pengolahan akhir.
“Jika yang diperbaiki hanya wajah luar kota, sementara sistem di belakangnya masih rapuh, maka ini hanya kosmetik kebijakan,” pungkasnya.
Pihaknya, mengingatkan agar penghargaan ini tidak dijadikan alat legitimasi politik. Lingkungan hidup bukan panggung pencitraan. Jangan sampai seremoni nasional lebih rapi daripada pengelolaan riil di lapangan.
GMNI Kota Banjar melihat ada kecenderungan pemerintah terlalu cepat merayakan capaian administratif. Sementara pembenahan struktural berjalan lambat.
Baca Juga:Pulang Naik Bus Budiman, Bupati Tasikmalaya Seperti Nostalgia!Kuota Penukaran Ludes, Warga Kota Tasikmalaya Bingung Mencari Uang Pecahan untuk THR Lebaran
“Ini yang berbahaya. Karena euforia bisa membuat kita lupa bahwa pekerjaan rumahnya masih besar.
Kami menantang pemerintah untuk berani membuka secara transparan, salah satunya tunjukan data berapa persen pengurangan sampah,” tegasnya kembali.
Pihaknya meminta pemerintah agar transparan, berapa persen pengurangan sampah? Berapa armada yang layak beroperasional dan kapan dilakukan peremajaan yang rusak untuk saat ini?
Kemudian, bagaimana standar pengolahan akhir yang diterapkan? Kalau memang serius menuju kota bersih, maka jawabannya harus berbasis data, bukan narasi.