TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID — Isu dugaan pilih-pilih pencairan pekerjaan rekanan dalam skema P1 di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya terus menuai sorotan.
Ketua DPD KNPI Kota Tasikmalaya, Dhani Tardiwan Noor, meminta persoalan tersebut ditelusuri langsung ke OPD oleh dinas terkait agar tidak berkembang menjadi sekadar opini liar di luar pagar birokrasi.
Menurut Dhani, hingga kini isu yang beredar masih sebatas kabar dan belum bisa dibuktikan kebenarannya.
Baca Juga:Diky Candra dan KDM Jadi Dalang Dadakan di Musrenbang Disporabudpar Kota TasikmalayaRamai Kabar Pilih Kasih Pencairan P1 di Kota Tasikmalaya, Tedi: Saya Berani Bersumpah, Tidak Ada hal itu
Namun, jika nantinya ditemukan indikasi adanya perlakuan khusus, ia menilai Wali Kota Tasikmalaya, Viman Alfarizi Ramadhan, harus turun tangan secara langsung.
“Kalau memang terbukti ada indikasi seperti itu, harus ada tindakan langsung dari Pak Wali. Jangan sampai ada pilih kasih,” kata Dhani, Senin (23/2/2026).
Ia menegaskan, pencairan dana seharusnya dilakukan sesuai norma dan aturan yang berlaku, bukan berdasarkan kedekatan personal.
Setiap rekanan, lanjutnya, mesti diperlakukan proporsional sesuai kelengkapan administrasi dan kesiapan kegiatan.
“Harus disesuaikan dengan takaran dan porsinya masing-masing. Mana yang memang sudah bisa dicairkan lebih dulu, silakan. Tapi jangan karena katanya orang dekat, jadi dipercepat,” terangnya.
Dhani mengakui kabar soal rekanan yang disebut-sebut dekat dengan penguasa memang sudah sampai ke telinganya.
Namun ia menekankan bahwa KNPI belum memperoleh bukti konkret terkait hal tersebut.
Baca Juga:Bikin Geger Penghuni Rumah, Biawak Nyelonong ke Rumah Warga Kota TasikmalayaSurvei Kepuasan 84,14 Persen ala Pemkot Kota Tasikmalaya Dipertanyakan PKB: Ngaca Pakai Cermin Sendiri?
“Kabarnya memang nyaring, tapi kita juga belum dapat bukti benar atau tidaknya. Yang bisa ditelusuri kan di dinas terkecil dulu, kepemilikan kegiatannya siapa, betul atau tidak dekat dengan orang tertentu,” ucapnya.
Ia berharap polemik ini menjadi momentum pembenahan tata kelola pencairan anggaran di Kota Tasikmalaya agar tidak menimbulkan prasangka di kalangan pengusaha dan masyarakat.
“Intinya jangan ada pilih kasih. Jalankan sesuai aturan dan norma yang berlaku,” tegasnya.
Diberitakan sebelumnya, isu dugaan pilih-pilih pencairan pekerjaan rekanan dalam skema P1 di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya terus berembus kencang.
Kabar adanya “instruksi khusus” bagi rekanan yang disebut dekat dengan penguasa menggema di kalangan pengusaha.
Namun Kepala BPKAD Kota Tasikmalaya, Tedi Setiadi, membantah tegas isu tersebut. Ia menyatakan tidak ada kebijakan yang memprioritaskan pencairan berdasarkan kedekatan dengan pejabat.