BANJAR, RADARTASIK.ID – Aliansi Pemuda Kota Banjar dari sejumlah organisasi masyarakat (Ormas) dan organisasi kepemudaan (OKP) mendatangi Pendopo Kota Banjar Rabu (11/02/2026).
Mereka menggelar refleksi satu tahun kepemimpinan wali kota dan wakil wali kota Banjar.
“Satu tahun adalah waktu yang cukup untuk meletakkan fondasi (peta jalan). Namun, yang disaksikan dan dipertontonkan di hadapan publik adalah stagnasi di beberapa sektor vital,” ucap Koordinator Aliansi Pemuda Kota Banjar, Irwan Herwanto.
Baca Juga:Izin Belum Tuntas, Sebagian Lapang Padel di Kota Tasikmalaya Diminta Berhenti BeroperasiKejari Garut Ringkus Tiga Tersangka Kasus Kredit Fiktif BPR BIJ Garut
Dia menilai pemerintah seolah terjebak dalam rutinitas seremonial dan administratif, tanpa ada terobosan atau inovasi yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Seharusnya, kata dia, menjadi era baru bagi kebangkitan ekonomi, namun realitanya Kota Banjar dirasa seperti kota “mati suri”.
Di tengah megahnya janji kampanye, warga Banjar justru di hadapkan pada kenyataan pahit. Anggaran daerah krisis dan defisit, birokrasi kotor oleh KKN, ekonomi kian sulit serta lapangan kerja semakin langka.
“Kota Banjar merayakan hari jadinya ke-23. Usia yang seharusnya mencerminkan kematangan, kemandirian, dan kesejahteraan. Namun, sungguh ironis, hadiah yang diberikan oleh kepemimpinan B1 dan B2 di tahun pertama mereka justru berupa kado pahit, krisis fiskal, birokrasi yang korup dan pengangguran yang mencekik,” katanya.
Pihaknya menyatakan sikap. Pertama menyayangkan lambatnya akselerasi pemulihan ekonomi lokal. Kedua, mengecam atas lemahnya koordinasi antar OPD yang mengakibatkan program-program strategis terkesan tumpang tindih.
Ketiga, menyoroti kurangnya transparansi dalam pengelolaan anggaran daerah, keempat menilai visi terwujudnya Banjar Masagi dipandang masih sebatas jargon dan slogan.
Kelima, mengecam buruknya pengelolaan fiskal, reformasi birokrasi semu. Keenam, suburnya praktik KKN, dimana aroma busuk KKN masih mendarah daging.
Kedelapan, adanya kasus KKN di tubuh pemerintah kota eksekutif dan legislatif yang merugikan masyarakat. Kesembilan, kegagalan Ekonomi dan investasi di usia 23 tahun Kota Banjar.
Baca Juga:Di Balik Lapangan Padel Kota Tasikmalaya, Ada Bisik-Bisik "Oknum" (Part 1)Izin Dicabut OJK, LPS Proses Klaim Simpanan Nasabah BPR Bank Cirebon
Ketua KNPI Kota Banjar Agus Harianto menuntut wali kota dan wakil wali kota Banjar untuk segera mengevaluasi kinerja OPD. Dengan evaluasi total terhadap kepala dinas yang tidak mampu menerjemahkan visi misi pimpinan.
“Kedua, akselerasi ekonomi kerakyatan, ketiga perbaikan infrastruktur publik. Keempat penyelamatan PAD dengan lakukan terobosan nyata. Kelima, laporan pertanggungjawaban publik,” tegasnya.