TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID — Kursi audiensi DPRD Kota Tasikmalaya mendadak terasa seperti ruang forensik digital.
Bukan karena ada laptop disita, melainkan karena tamunya mengaku mantan hacker.
Aliansi Masyarakat Pemerhati Pemerintah Indonesia (AMPPI) menggelar audiensi dengan DPRD Kota Tasikmalaya, Rabu (4/2/2026).
Baca Juga:Instruksi Presiden Turun, Aksi Bersih Situ Gede Digeber Forkopimda Kota TasikmalayaGerindra Berusia 18 Tahun dan Cara Merayakan Kekuasaan!
Pertemuan itu menyedot perhatian karena dipimpin langsung Rayen, Ketua AMPPI, yang secara terbuka mengaku berlatar belakang dunia peretasan dan pernah membantu Aparat Penegak Hukum (APH) membongkar sejumlah kasus besar di tingkat nasional.
Audiensi berlangsung di salah satu ruang rapat DPRD Kota Tasikmalaya dan dihadiri perwakilan anggota dewan lintas komisi.
AMPPI datang membawa dua agenda: menyampaikan aspirasi sekaligus menawarkan kerja sama penguatan pengawasan publik terhadap jalannya pemerintahan daerah, khususnya soal transparansi, tata kelola anggaran, dan potensi penyimpangan kekuasaan.
Rayen mengatakan pengalamannya di dunia keamanan siber membentuk cara pandangnya terhadap praktik korupsi modern yang tak lagi kasat mata.
“Korupsi sekarang tidak selalu pakai amplop. Ia bersembunyi di sistem, di data, di komunikasi digital. Kalau pengawasannya masih manual, ya pasti banyak yang lolos,” ujarnya di hadapan anggota dewan.
Ia mengaku bertahun-tahun “bermain di balik layar” di Jakarta, membantu penegak hukum menelusuri jejak digital dalam berbagai kasus besar yang melibatkan pejabat publik.
“Saya tidak datang untuk sensasi, apalagi menuduh siapa pun. Saya datang membawa pengalaman. Di Jakarta, saya biasa membuka data, menelusuri pola, lalu menyerahkannya ke aparat yang berwenang. Sunyi tapi berdampak,” katanya.
Baca Juga:Diky Candra: Wakil Tak Punya “Tanduk” Untuk Diadu, yang Penting Pemkot Tasikmalaya KompakH Amir Mahpud: Negarawan Itu Mengundang, Bukan Mengusir!
Menurut Rayen, kepulangannya ke Kota Tasikmalaya bukan karena kepentingan politik praktis, melainkan panggilan moral sebagai putra daerah.
Ia menilai daerah membutuhkan kontrol sosial yang lebih adaptif dengan perkembangan teknologi, seiring meningkatnya penggunaan sistem digital dalam pelayanan publik dan pengelolaan anggaran.
“Kalau celah digital dibiarkan, daerah bisa tertinggal bukan karena miskin anggaran, tapi karena miskin pengawasan,” ujarnya dengan nada menyindir.
AMPPI juga mendorong DPRD Kota Tasikmalaya agar lebih membuka ruang partisipasi masyarakat sipil dalam pengawasan kebijakan.