TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Angka kadang jujur. Kertas kadang tidak. Kota Tasikmalaya, menurut Peraturan Menteri Keuangan terbaru, sudah turun kelas.
Kapasitas fiskalnya kini masuk kategori rendah. Rasionya 0,105. Angka kecil. Artinya sederhana, uang daerah makin sempit.
Tapi di Peraturan Wali Kota Tasikmalaya, ceritanya berbeda. Di situ tertulis kapasitas fiskal sedang. Tidak turun. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa.
Baca Juga:BPJS Mati Mendadak, MPP Diserbu Warga Kota Tasikmalaya yang Ingin Aktif KembaliUang Rp477 Juta Raib dalam Proyek Sekolah, Oknum ASN Kota Tasikmalaya Dipolisikan Pengusaha
Padahal, satu kata—rendah atau sedang—bisa mengubah banyak hal. Termasuk angka di slip tunjangan DPRD Kota Tasikmalaya.
Pemerhati Kebijakan Politik Anggaran dari Perkumpulan Inisiatif, Nandang Suherman, membaca perbedaan itu sambil mengerutkan dahi.
Ia tahu betul, Perwalkot inilah yang menjadi dasar penyesuaian keuangan daerah 2026. Termasuk hitungan tunjangan perumahan dan komunikasi insentif DPRD. Dua item yang memang diberi ruang diskresi kepada daerah.
“Kalau fiskalnya sedang, tunjangan perumahan bisa di atas Rp 15 juta. Kalau sudah rendah, hitungannya di bawah Rp 10 juta,” kata Nandang. Bukan asumsi. Ada rumus. Ada PMK.
Masalahnya, PMK terbaru sudah jelas: Kota Tasikmalaya turun kelas. Bukan sendirian. Banyak daerah lain juga ikut turun. Tren nasional. Kapasitas keuangan daerah melemah. Tapi mengapa Perwalkot masih menulis “sedang”?
Pertanyaan itu mengambang. Apakah karena tidak update? Atau memang dibiarkan? Nandang tidak menjawab. Ia hanya melemparkan tanda tanya itu ke udara.
Yang jelas, jika rujukan yang dipakai masih rujukan lama, dampaknya nyata. Tunjangan dihitung dengan standar yang seharusnya sudah ditinggalkan.
Baca Juga:Ventilator Tertahan di APBD Perubahan, RSUD Dewi Sartika Kota Tasikmalaya Masih Puasa dari BPJSTruk Buah Seruduk Truk Pasir di Sewaka Kota Tasikmalaya; Sopir Terjepit hampir Dua Jam, Evakuasi Dramatis
Dan ini bukan cuma soal DPRD. ASN pun ikut terdampak. Ketika kapasitas fiskal melemah, bantuan pusat dan provinsi tidak bertambah, PAD tak juga melonjak, maka belanja pegawai akan terlihat semakin gemuk. Persentasenya membesar, bukan karena kesejahteraan meningkat, tapi karena kue fiskalnya mengecil.
Ironisnya, secara politik, wali kota Tasikmalaya disebut-sebut memiliki koneksi ke pusat dan regional. Harusnya membantu. Tapi angka fiskal tidak bisa dibujuk dengan relasi.
“Belanja modal sekarang kecil sekali,” kata Nandang. “Paling sifatnya moles,” tambahnya.
Lebih mengilap di permukaan. Tidak menguat di struktur. Ia juga menyinggung satu hal yang lebih hening tapi penting: transparansi anggaran.