“Di Kota Tasikmalaya ada 34.819 peserta PBI JK yang dinonaktifkan karena masuk Desil 6 sampai 10. Secara data mereka terindikasi kelompok mampu,” katanya.
Ia mengakui, tiga hari terakhir pelayanan di MPP Balekota Tasikmalaya membludak.
“Antrian luar biasa. Kita sampai magrib baru selesai. Kalau datanya bersih, hari itu juga kita eksekusi. Kalau ada kendala, kita koordinasi dengan Dukcapil,” katanya.
Baca Juga:Uang Rp477 Juta Raib dalam Proyek Sekolah, Oknum ASN Kota Tasikmalaya Dipolisikan PengusahaVentilator Tertahan di APBD Perubahan, RSUD Dewi Sartika Kota Tasikmalaya Masih Puasa dari BPJS
Indah menegaskan, warga yang benar-benar membutuhkan masih bisa mengajukan reaktivasi BPJS PBI dengan membawa dokumen pendukung, terutama surat keterangan medis.
“Kalau memang sedang rawat jalan atau rawat inap, cukup bawa kartu kontrol atau surat medis. Kita proses langsung lewat MPP,” ujarnya.
Menurutnya, Pemkot Tasikmalaya saat ini berupaya menutup kekosongan kuota dengan melakukan migrasi peserta dari Desil 1 sampai 5 yang belum terdaftar PBI.
“Kita mengikuti kebijakan pusat. Tapi untuk warga yang memang membutuhkan, kita reaktivasi lewat kuota daerah,” jelasnya.
Fenomena ini membuat sebagian warga heran.
Dalam satu hari mereka masih tercatat sebagai penerima bantuan, keesokan harinya berubah status menjadi mampu.
BPJS nonaktif mendadak ini pun menjadi potret baru birokrasi kesehatan di Kota Tasikmalaya: ketika data berkata “sejahtera”, sementara warga sedang antre obat di rumah sakit.
Sebuah ironi di tengah jargon Universal Health Coverage (UHC) yang seharusnya menjamin semua tetap bisa berobat. (rezza rizaldi)