Apalagi jika dihubungkan dengan spekulasi politik menuju Pemilu 2029, baik Pilgub Jakarta maupun bahkan Pilpres.
Publik tentu masih ingat pernyataan klasik: “Macet Jakarta akan lebih mudah diatasi jika menjadi Presiden.” Sebuah narasi yang sama: problem lokal akan selesai jika kekuasaan diperluas.
“Namun, pertanyaan krusialnya adalah:
jika Bogor belum tuntas dibenahi hari ini, lalu KDM kelak berpindah panggung politik, siapa yang bertanggung jawab?,” paparnya.
Baca Juga:Kasus Konten Kreator Viral Diseret ke Polisi, Kuasa Hukum Laporkan Dugaan Eksploitasi Anak di Kota TasikmalayaKonten Boleh Viral, Etika Jangan Absen: Praktisi PR Ingatkan Kreator Kota Tasikmalaya
Dari perspektif Teori Konflik Karl Marx, kata Harry, pernyataan KDM dapat dibaca sebagai upaya mendominasi narasi antar-daerah untuk meraih keunggulan politik. Jakarta dan Bogor diposisikan dalam relasi ketergantungan yang timpang—seolah satu daerah memegang “remote control” atas nasib daerah lain.
Kondisi ini berbahaya. Bukan hanya memperkeruh hubungan antar-pemerintah daerah, tetapi juga berpotensi mengalihkan perhatian publik dari solusi konkret.
“Padahal, akar masalah di Bogor jelas: deforestasi, alih fungsi lahan, lemahnya penegakan tata ruang di kawasan Puncak—semua berada langsung di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat,” ungkapnya.
Mengalihkan fokus ke Jakarta justru berfungsi sebagai red herring—pengalih isu dari tanggung jawab struktural yang semestinya dituntaskan.
Masalah lain yang tak kalah penting adalah soal etika. Video-video KDM yang beredar luas di media sosial kerap menampilkan gaya komunikasi yang keras: nada tinggi, bentakan, bahkan umpatan kepada warga.
Memarahi pelanggaran mungkin sah. Tetapi ketika dilakukan dengan cara yang merendahkan, publik berhak bertanya: apakah ini teladan seorang pemimpin?.
“Kepemimpinan bukan sekadar soal keberanian bicara, tetapi juga kemampuan mengelola emosi dan menjaga martabat publik. Retorika yang membakar emosi massa bisa jadi efektif secara politik, tetapi berisiko besar secara etis dan demokratis,” kata Harry.
Baca Juga:DPRD Mendesak, Dalih Dinkes Berproses: RS Dewi Sartika Kota Tasikmalaya Belum Layani BPJSMiss Komunikasi Birokrasi Berulang, Kata DPRD: Jaga Wibawa Kepala Daerah Kota Tasikmalaya
Banjir adalah masalah lintas wilayah. Jakarta membutuhkan perbaikan sistem drainase, pengendalian penurunan tanah, dan pengelolaan kota yang berkelanjutan. Jawa Barat wajib menertibkan kawasan hulu, menghentikan deforestasi, dan menegakkan tata ruang secara tegas.
“Solusinya bukan saling menyalahkan, apalagi menjadikan bencana sebagai panggung pencitraan. Yang dibutuhkan adalah kolaborasi berbasis data, bukan dominasi narasi,” ujar lelaki berkacamata itu.