TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Yang paling terasa dari Pengajian Ahad di Masjid Al Manar pagi itu bukanlah isi ceramah. Melainkan ceramah yang tidak jadi ada.
Nama penceramah sudah tertera jauh-jauh hari: Wali Kota Tasikmalaya, Viman Alfarizi Ramadhan. Tempatnya jelas. Waktunya jelas. Bahkan alamatnya pun tak mungkin salah: Jalan HZ Mustofa, jantung kota.
Namun Minggu (18/1/2026), kursi itu kosong. Kekecewaan pun disampaikan secara terbuka oleh warga Muhammadiyah Kota Tasikmalaya.
Baca Juga:Pemkot Tasikmalaya Jajaki Hibah Bus dan Aset DKI, Diky Candra: Tinggal Surat ResmiBulan Rajab, Kadisdik Rojab!
Bukan dengan teriakan. Bukan dengan poster. Melainkan dengan kalimat yang tertata, rapi, dan terasa dingin.
Yang menyampaikannya adalah Enan Suherlan, warga Muhammadiyah yang juga Sekretaris Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) PDM Kota Tasikmalaya.
Undangan, kata Enan, bukan dikirim kemarin sore. Surat resmi itu dikirim akhir Desember 2025, tepatnya 30 Desember. Lengkap. Ada bukti ekspedisi. Ada arsipnya.
“Surat itu masuk tanggal 30 Desember. Ada ekspedisinya, ada suratnya. Sampai hari ini sudah hampir 17–18 hari. Secara prosedur sudah jelas,” kata Enan, seusai pengajian.
Apalagi, undangannya pun bukan undangan lisan. Bukan pula pesan singkat yang bisa hilang di ponsel. Surat resmi. Bertanggal 29 Desember 2025. Ditandatangani Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Tasikmalaya H Ayi Mubarok, bersama Sekretaris Asep Rahmat. Lengkap. Rapi. Bahkan dicap basah.
Waktunya panjang. Lebih dari dua minggu. Cukup untuk membaca. Cukup untuk menjadwalkan. Bahkan cukup untuk menolak dengan sopan.
Menariknya, komunikasi awal sempat terjalin. Materi ceramah sempat dibahas. Program kegiatan juga sempat dikomunikasikan melalui jalur internal Muhammadiyah. Artinya: ini bukan undangan yang diabaikan sejak awal.
Baca Juga:Parkir Tanpa Karcis Bocorkan PAD, Mahasiswa Soroti Lemahnya Pengawasan Dishub Kota TasikmalayaAntisipasi Luapan, Saluran Tersumbat di Kota Tasikmalaya Gencar Dibongkar Biar Air Mengalir
Masalah muncul setelah surat itu didisposisikan ke Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra).
“Ya mendisposisikan ke Kabag Kesra. Tapi setelah itu tidak ada balasan resmi. Kalau memang tidak bisa hadir, mestinya ada surat. Kami ini lembaga resmi, bersurat juga resmi,” ujar Enan.
Di titik itulah persoalan berubah dari teknis menjadi etis. Bagi Enan, ketidakhadiran tanpa konfirmasi bukan sekadar soal jadwal yang padat. Ini soal cara pemerintah berkomunikasi dengan organisasi kemasyarakatan.
Apalagi Muhammadiyah bukan komunitas kecil. Ia bukan undangan personal. Ia adalah salah satu ormas Islam terbesar, dengan peran strategis dalam pendidikan, kesehatan, dan sosial di Kota Tasikmalaya.