Angka-angka ini seolah menjadi alarm halus: bahwa persepsi masyarakat belum sepenuhnya sejalan dengan optimisme birokrasi internal maupun apresiasi eksternal.
Di sinilah Nandang Suherman, Pemerhati Anggaran dari Perkumpulan Inisiatif, mengajak publik membaca data ini lebih dalam.
Menurut Nandang, hasil SPI KPK terhadap OPD Kota Tasikmalaya justru menarik karena memperlihatkan “gap” penilaian yang lebar, khususnya pada BKPSDM.
Baca Juga:Rapor OPD 2025 di Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya: Nilai Tinggi di Internal, Nilai Rendah di Mata Publik!Perempuan yang Menjaga Uang Kota Tasikmalaya Itu Pindah ke Ruang Pertimbangan!
“Penilaian internal terhadap BKPSDM skornya 80,85. Tapi dalam penilaian eksternal justru kosong—tidak dinilai, atau bisa dibaca sebagai abstain,” ujarnya.
Bagi Nandang, ini bukan sekadar kekosongan angka. Ini adalah isyarat. Ada jarak yang nyata antara cara birokrasi menilai dirinya sendiri dan bagaimana publik atau pihak luar melihat kinerjanya.
“Kalau ini dihubungkan dengan proses mutasi dan rotasi yang belum lama dilakukan di Kota Tasikmalaya, sebetulnya SPI KPK sudah cukup menjelaskan,” tambahnya.
Tak heran, lanjut Nandang, muncul celetukan khas birokrasi. “Kepala BKPSDM Kota mah eta si matuh—orang yang tidak bisa digantikan,” ujarnya setengah bercanda. Humor, tapi sarat makna.
Bagi Nandang, hasil SPI KPK ini seharusnya menjadi input serius bagi Kepala Daerah. Terutama bagi Wakil Kepala Daerah, yang dalam pembagian peran birokrasi memikul bobot besar dalam urusan internal pemerintahan.
“Pendalaman internal itu penting. Karena tanggung jawab internal lebih banyak ada di Wakil,” katanya.
Menariknya, untuk sebagian besar OPD lain, gap antara penilaian internal dan eksternal relatif tidak terlalu jauh. Artinya, problem ketimpangan persepsi tidak merata—melainkan spesifik, dan karenanya bisa ditangani secara lebih fokus.
Baca Juga:Cheka Virgowansyah, Kini Mengurus Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah se-Indonesia!Endang Juta Divonis 2 Tahun Penjara oleh Pengadilan Negeri Bandung, Lebih Ringan dari Tuntutan Jaksa
Indeks Unit Kerja 2025 akhirnya bukan sekadar laporan tahunan. Ia adalah peta. Menunjukkan wilayah yang sudah terang, dan area yang masih gelap. Menandai OPD yang solid, sekaligus yang menyimpan persoalan laten.
“Angka memang tidak pernah berteriak. Tapi bagi yang mau membaca, ia selalu berbicara jujur,” kata Nandang. (red)