TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Angka-angka itu tersaji rapi dalam tabel bertajuk Indeks Unit Kerja Tahun 2025. Sekilas tampak teknokratis, dingin, dan administratif.
Namun di balik deretan skor itulah sesungguhnya denyut birokrasi Pemerintah Kota Tasikmalaya bisa dibaca—tentang kinerja, persepsi, sekaligus jarak antara penilaian internal dan pandangan publik.
Indeks ini membagi penilaian ke dalam tiga sudut pandang: internal, eksternal, dan eksper atau pengamat publik.
Baca Juga:Rapor OPD 2025 di Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya: Nilai Tinggi di Internal, Nilai Rendah di Mata Publik!Perempuan yang Menjaga Uang Kota Tasikmalaya Itu Pindah ke Ruang Pertimbangan!
Tiga cermin yang memantulkan wajah birokrasi dari arah berbeda. Dan seperti lazimnya cermin, pantulan itu tak selalu sama.
Pada penilaian internal, hampir seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dinilai. Rentang skornya relatif aman—berkisar antara 70 hingga 85. Tidak ada yang jatuh terlalu dalam, juga tidak ada yang melesat ekstrem.
Dinas Komunikasi dan Informatika muncul sebagai peraih skor tertinggi dengan 85,92, disusul Bappeda di angka 83,51 dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan 83,33. Sementara di sisi bawah, Dinas Lingkungan Hidup mencatat skor 70,88, terendah namun masih berada di zona “cukup”.
OPD strategis lain—seperti BKPSDM (80,85), BPKAD (81,66), Dinas Pendidikan (78,79), Satpol PP (81,62), hingga Sekretariat Daerah (76,99)—menempati lapis tengah ke atas. Gambaran ini memberi kesan birokrasi yang relatif stabil, berjalan, dan terkendali dari dalam.
Namun cerita berubah ketika kaca penilaian digeser ke luar. Dalam penilaian eksternal, skor justru melonjak. Beberapa OPD bahkan menembus angka 90, sebuah capaian yang memberi kesan positif dari sudut pandang luar.
Badan Pendapatan Daerah mencatat skor tertinggi 95,2, disusul BPKAD dengan 93,22. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (90,34) serta Disporabudpar (90,22) juga tampil menonjol.
Namun tak semua OPD dinilai. Sejumlah kolom dibiarkan kosong—bertanda “–”. Di sinilah tafsir mulai bekerja. Apakah belum dinilai, atau justru dinilai terlalu sensitif untuk diberi angka?
Baca Juga:Cheka Virgowansyah, Kini Mengurus Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah se-Indonesia!Endang Juta Divonis 2 Tahun Penjara oleh Pengadilan Negeri Bandung, Lebih Ringan dari Tuntutan Jaksa
Di sisi lain, Dinas Sosial (63,53) dan Kecamatan (62,15) mencatat skor rendah, menandakan layanan yang langsung bersentuhan dengan warga masih menyimpan pekerjaan rumah besar.
Bagian eksper—yang merepresentasikan pemantau publik dan pengamatan melekat justru memberi skor paling rendah.
Kelompok Pemantau Mewakili Publik memberi nilai 60,19, sementara Kelompok Pengamatan Melekat 61,11.