Sebuah kontras tajam yang mengundang pertanyaan besar: ada jarak apa antara penilaian ke dalam dan persepsi ke luar?
Hal serupa, meski tidak sedrastis itu, dialami Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (51,53). Kecamatan sendiri mencatat skor 71,24, sementara beberapa unit strategis seperti Satpol PP, Sekretariat Daerah, dan Sekretariat DPRD belum tercatat nilainya—sebuah kekosongan data yang juga menjadi pesan tersendiri.
Sementara itu, Kelompok Pemantau Mewakili Publik hanya memberi nilai 8—angka yang nyaris simbolik, sekaligus sinyal bahwa keterlibatan atau persepsi publik masih sangat minim.
Baca Juga:Perempuan yang Menjaga Uang Kota Tasikmalaya Itu Pindah ke Ruang Pertimbangan!Cheka Virgowansyah, Kini Mengurus Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah se-Indonesia!
Sementara Kelompok Pengamatan Melekat memberi nilai 65,96, menunjukkan pengawasan internal berjalan, meski belum sepenuhnya kuat.
Indeks Unit Kerja Tahun 2025 bukan sekadar tabel dan skor. Ia adalah peta emosi birokrasi: siapa yang percaya diri, siapa yang aman-aman saja, dan siapa yang harus segera berbenah.
Beberapa OPD sudah menunjukkan konsistensi dan bahkan keunggulan, terutama dalam penilaian eksternal. Namun sebagian lainnya masih bergulat dengan jurang persepsi antara “merasa sudah bekerja” dan “dianggap sudah bekerja”.
Di situlah tantangan Kabupaten Tasikmalaya ke depan: menyatukan kinerja nyata, persepsi publik, dan pengawasan yang hidup, agar indeks tahun berikutnya bukan hanya lebih tinggi angkanya, tetapi juga lebih terasa manfaatnya bagi masyarakat.
Sebelumnya diberitakan, Pemerhati anggaran dari Perkumpulan Inisiatif, Nandang Suherman, mengungkapkan jawabannya.
Dia menjelaskan, berdasarkan hasil SPI KPK, Kabupaten Tasikmalaya masuk kategori rentan atau zona merah dalam persoalan korupsi.
“Skornya 68,01 jadi masuk kategori rentan,” ungkap Nandang, Rabu (14/1/2026).
Ia menjelaskan skor SPI KPK berada pada rentang 0 hingga 100. Daerah yang masuk kategori bebas korupsi atau zona hijau memiliki skor di atas 78.
Baca Juga:Endang Juta Divonis 2 Tahun Penjara oleh Pengadilan Negeri Bandung, Lebih Ringan dari Tuntutan JaksaDari Bale Kota Tasikmalaya ke Pusat Peta Otonomi Daerah Kemendagri!
“Sedangkan dari angka 77 ke bawah itu waspada atau area kuning, sementara Kabupaten Tasikmalaya itu skornya 68,01 artinya rentan,” paparnya.
Menurut Nandang, di Jawa Barat hanya Kabupaten Ciamis yang masuk zona hijau karena memiliki skor di atas 78. Sementara Kota Tasikmalaya dengan skor 75 masih berada dalam kategori waspada korupsi.
“Sehingga bagi yang masuk kategori waspada, pengawasan perangkat di internal pimpinan atau kepala daerah dan pengawasan publik harus dilakukan, apalagi Kabupaten Tasikmalaya di bawah 70, pengawasan harus dilakukan,” jelasnya.