TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Angka-angka itu akhirnya berbicara. Bukan dalam bentuk pidato, bukan pula lewat baliho, melainkan tersusun rapi dalam Indeks Unit Kerja Tahun 2025 Kabupaten Tasikmalaya.
Ia menjadi semacam cermin jujur, dingin, dan tak bisa diajak berdebat—tentang bagaimana kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) bekerja, dinilai dari dalam, dari luar dan dari mata pengamat khusus.
Penilaian internal menunjukkan satu hal penting: birokrasi Kabupaten Tasikmalaya relatif stabil. Hampir seluruh OPD berada di rentang nilai 69 hingga 81. Tidak ada yang jatuh bebas, tapi juga belum ada yang benar-benar melesat jauh.
Baca Juga:Perempuan yang Menjaga Uang Kota Tasikmalaya Itu Pindah ke Ruang Pertimbangan!Cheka Virgowansyah, Kini Mengurus Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah se-Indonesia!
Peringkat tertinggi diinternal, ditempati Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dengan skor 81,6.
Sebuah sinyal bahwa urusan manajemen aparatur—jantung birokrasi—masih cukup terjaga.
Di belakangnya menyusul Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (79,64) serta Bappeda (77,68), dua institusi strategis yang menentukan arah uang dan arah pembangunan.
Sejumlah OPD pelayanan publik berada di zona “cukup baik”. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (76,34) dan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (76,16) menandakan sektor manusia dan kreativitas daerah berjalan cukup stabil.
Sekretariat Daerah (74,93) dan Dinas Kesehatan (74,04) pun masih berada di jalur aman. Namun cermin internal juga memperlihatkan bayangan redup.
Satpol PP (69), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (69,83), serta Kesbangpol (67,82) berada di barisan bawah. Bukan gagal, tetapi jelas membutuhkan energi tambahan agar tidak tertinggal.
Jika penilaian internal cenderung “aman”, maka penilaian eksternal jauh lebih jujur dan ekstrem. Ada yang melesat tinggi, ada pula yang terperosok tajam.
Baca Juga:Endang Juta Divonis 2 Tahun Penjara oleh Pengadilan Negeri Bandung, Lebih Ringan dari Tuntutan JaksaDari Bale Kota Tasikmalaya ke Pusat Peta Otonomi Daerah Kemendagri!
Sorotan paling terang jatuh pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah dengan skor 91,09.
Angka ini bukan sekadar tinggi—ia menunjukkan kepercayaan publik dan pihak luar terhadap tata kelola keuangan daerah.
Menyusul kemudian Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan (90,1), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (88,39), Dinas Penanaman Modal dan PTSP (87,36), serta Dinas Kesehatan (86,69). Ini adalah OPD-OPD yang kinerjanya terasa langsung oleh masyarakat.
Namun di sisi lain, penilaian eksternal juga memberi alarm keras.BKPSDM, yang tertinggi secara internal, justru terjun bebas secara eksternal dengan skor 28,82.