Viman mengatakan Pemerintah Kota Tasikmalaya akan berupaya menerjemahkan data anggaran yang selama ini terkesan rumit menjadi informasi yang sederhana dan mudah dipahami. Ia menyadari tidak semua masyarakat memiliki latar belakang atau pemahaman yang cukup terkait struktur APBD, sehingga pendekatan komunikasi yang tepat menjadi kunci.
“Transparansi ini positif, sekaligus bisa mengedukasi masyarakat. Kontennya harus bisa dipahami oleh warga, terutama yang pemahamannya soal APBD masih belum terlalu baik,” katanya.
Ia menegaskan penyajian informasi anggaran tidak boleh bersifat kaku atau terlalu teknis agar tidak menimbulkan kebingungan maupun salah tafsir di tengah masyarakat. “Harus disampaikan secara sederhana supaya masyarakat paham dan tidak gagal paham,” lanjutnya.
Baca Juga:Kuota Dibeli Tapi Hangus Karna Dibatasi Masa Aktif, Masyarakat Priangan Timur Mengaku RugiPesan Kapolres Faruk Rozi: Menjaga Tasikmalaya, Menjaga Hati!
Lebih jauh, Viman menilai konten transparansi anggaran juga penting untuk menjelaskan program prioritas pemerintah daerah, termasuk pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM). Dengan keterbukaan informasi, masyarakat diharapkan memahami arah kebijakan pemerintah dan tidak mudah terpengaruh oleh opini maupun isu yang belum tentu benar.
“Program prioritas dan SPM itu masyarakat juga harus tahu. Supaya tidak terjadi salah persepsi atau termakan opini dan isu, yang sekarang sering disebut hoaks. Saya rasa ini langkah yang positif,” ujarnya.
Terkait teknis pelaksanaannya, Viman menyebut Pemerintah Kota Tasikmalaya akan menyesuaikan dengan kajian internal serta kewenangan pemerintah daerah. Ia memastikan konten transparansi anggaran akan disusun dan dijalankan secara bertahap dengan mempertimbangkan efektivitas pesan dan jangkauan kepada masyarakat.
“Kami di pemerintah daerah tentunya sesuai dengan kajian dan kewenangan kami, akan mengemas dan menjalankan hal tersebut,” pungkas Viman. (Ayu Sabrina Barokah)