GARUT, RADARTASIK.ID – Ratusan kepala desa di Kabupaten Garut mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Garut, Senin (15/12/2025). Mereka menyampaikan beberapa tuntutan kepada DPRD dan Pemkab Garut.
Sebelum menggelar aksi, para kepala desa berkumpul di simpang lima. Mereka kemudian berjalan melewati kantor Bupati Garut dan DPRD.
Beberapa perwakilan kepala desa masuk ke ruang rapat DPRD Kabupaten Garut untuk menyampaikan aspirasinya. Sementara yang lainnya menunggu di luar gedung.
Baca Juga:Langka, Pejabat di Kabupaten Tasikmalaya yang Mengaku Tidak Mampu!Izin Perumahan di Jawa Barat Direm, Klaim Demi Menghindari Bencana Berulang!
Ketua Dewan Perwakilan Cabang (DPC) Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Garut Oban Sobarna mengatakan, aksi ini merupakan silaturahmi akbar. “Sebetulnya walaupun dalam judul kami adalah aksi damai, tetapi pada dasarnya ini adalah silaturahmi akbar,” ucapnya.
Dalam aksi itu, ada beberapa tuntutan atau aspirasi yang disampaikan kepada bupati dan DPRD Garut. Mulai dari PMK 081, ADD, tentang MBG, dan masalah Koperasi Merah Putih.
“Alhamdulillah sudah tersampaikan dan sudah diberikan jawaban dan solusi, dan alhamdulillah insyaallah untuk ditindaklanjuti di minggu-minggu yang akan datang,” katanya.
Oban berharap dari semua yang disampaikan dan jawaban bupati serta DPRD bisa terealisasi untuk kesejahteraan masyarakat. “KDMP (Koperasi Desa Merah Putih), terus MBG, yang memang diharapkan ada keberpihakan kepada masyarakat desa,” katanya.
Bupati Garut Abdusy Syakur Amin mengatakan tuntutan yang disampaikan para kepala desa berkaitan dengan regulasi di pemerintah pusat. “Tentu saja kita mencari celah, paling tidak tadi kami sepakat untuk membuat tim kecil untuk mem-follow up,” katanya.
Termasuk keberpihakan MBG, dirinya bersama dengan tim kecil yang nantinya dibentuk akan berangkat ke BGN. Membawa aspirasi itu seperti halnya yang pernah dilakukan saat meminta sekolah rakyat di Kabupaten Garut.
“Kita apresiasi ke pak Oban dan teman-temannya dan juga elemen lainnya, PPDI dan PPK, BPD, bahwa intinya ingin menyampaikan aspirasi kondisi di lapangan di masyarakat,” katanya.
Baca Juga:Mekanisme Tagihan Retribusi Sampah Pasar Cikurubuk Bermasalah, DLH Kota Tasikmalaya Perlu EvaluasiTak Ada Karcis, Ganti Kadis! Dishub Kota Tasik Ditantang Simulasikan Pelayanan dan Pembayaran Parkir Progresif
Ketua DPRD Kabupaten Garut Aris Munandar mengatakan, secara prinsip dirinya memahami apa yang disampaikan para kepala desa. “Saya berharap Pemerintah Kabupaten Garut juga disertai dengan kepala desa kompak untuk memperbaiki, juga sama-sama menjalankan pemerintahan untuk menyejahterakan masyarakat Kabupaten Garut,” katanya.