Sebelumnya, ratusan perangkat desa yang tergabung dalam PPDI Kabupaten Tasikmalaya menggelar aksi dan audiensi di kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Kamis (11/12/2025).
Mereka menolak rencana pengurangan ADD yang disebut akibat pemangkasan dana transfer dari pusat. Ketua PPDI Kabupaten Tasikmalaya, Nanang Baripudin, menegaskan ADD merupakan bagian integral pendapatan desa untuk menjalankan roda pemerintahan.
“Namun dalam beberapa kesempatan pemerintah Kabupaten Tasikmalaya menyatakan akan adanya pengurangan ADD untuk tahun anggaran 2026, maka kami melakukan audiensi untuk meminta kejelasan,” jelas Nanang.
Baca Juga:Padel yang Menggelisahkan: Izin Belum Keluar, Bangunan Sudah Berdiri di Kota TasikmalayaMampir ke Bambu Apus!
Dalam audiensi bersama Dinas PMDes dan BPKPD, PPDI kembali menyampaikan sikap menolak pengurangan tersebut.
“Kami menolak, karena ini berkaitan dengan hajat hidup masyarakat banyak. Seperti yang disampaikan oleh pemerintah dan badan keuangan sekitar 15 persen pengurangan ADD-nya,” jelas dia. (Diki Setiawan)