TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Pagi itu, Wali Kota Tasikmalaya Viman Alfarizi Ramadhan tampak seperti biasa: berlari kecil menyusuri ruas jalan kota, menyapa warga yang ditemuinya.
Namun di sudut lain, tepat di belakang deretan ruko yang belum sepenuhnya buka, lampu penerangan jalan padam dan lubang-lubang kecil di aspal menganga.
Kontras kecil ini menggambarkan hampur satu tahun kepemimpinan Viman Alfarizi riuh di permukaan, sepi di substansi.
Baca Juga:Endang Juta Sebut Dirinya Tak Masuk Pengurus CV Galunggung MandiriHakim Ungkap Hasil BAP Endang Juta, Dalih Tumpukan Pasir Sisa Reklamasi Terpatahkan
Pemerhati Kebijakan Politik Anggaran, Nandang Suherman, menjadi salah satu yang paling awal mengurai kontras tersebut.
“Ekspektasi publik ke Viman itu tinggi. Tapi sampai mendekati setahun, langkah strategisnya belum kelihatan. Banyak yang masih sebatas jargon,” ujar analis kebijakan fiskal itu kepada Radar, Minggu (7/12/2025).
Menurutnya, Viman hadir dengan modal politik yang dianggap “mengalir mulus”—didukung pusat, dekat dengan provinsi, dan menjanjikan kolaborasi lintas pemerintahan. Namun janji itu tak kunjung tampak dalam bentuk program nyata.
Data yang dihimpun Nandang memperlihatkan gejala yang lebih dalam. Pendapatan Daerah Kota Tasikmalaya sepanjang 2022–2025 justru menunjukkan tren menurun: 2022: Rp1,902 triliun, 2023: Rp1,698 triliun, 2024: Rp1,792 triliun dan 2025 (murni): Rp1,705 triliun
Artinya, pendapatan 2025 bahkan masih lebih rendah Rp197 miliar dibanding tahun 2022—masa sebelum Viman menjabat.
“Kalau memang ada kolaborasi yang kuat dengan pusat dan provinsi, seharusnya ada injeksi program atau anggaran. Tapi yang terjadi justru sebaliknya: kapasitas fiskal melemah,” kata Nandang.
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) pun menunjukkan pola yang tidak sehat. Dari Rp57,9 miliar (2022) melorot ke Rp29 miliar (2024), lalu naik sedikit menjadi Rp48 miliar tahun ini.
Baca Juga:UIN SGD Bandung Perkasa di Regional Nasional, Bantai Atma Jaya 5–2 dan Sempurna di Grup B!SMPN 2 Kota Tasikmalaya: Dari Halaman Sekolah ke Panggung Penghargaan Adiwiyata Mandiri 2025!
“Di atas kertas, tren itu menandakan ruang gerak pembangunan makin sempit,” paparnya.
Di sisi lain, pos belanja pegawai tetap digembungkan. Nilainya konsisten mendekati Rp800 miliar setiap tahun. Tahun 2025, menurut Nandang, TPP ASN saja mencapai Rp180 miliar.
“Setelah bayar BLUD, TPP, dan tunjangan DPRD, sisa ruang belanja pembangunan hanya sekitar Rp220 miliar. Itu sangat kecil untuk kota yang punya persoalan layanan publik menahun,” katanya.