Dalam banyak kasus, unsur masyarakat—mulai dari RT, RW, hingga lurah—sering terlibat menutup kekurangan. “Bahkan tenaga juga itu swadaya. Ada yang nyumbang genting, cat. Kita tetap berikan 20 juta,” ucapnya.
Ia menegaskan bahwa warga tidak boleh dipersulit dalam proses pengajuan. Perangkat kelurahan disebut sebagai pihak yang paling berperan dalam memastikan usulan masuk ke sistem.
“Masyarakat itu jangan dibikin susah. Aparat kelurahan harus rajin. Yang penting ini belum dimasukkan. Ketika masuk SIPD juga masyarakat tidak terlalu familiar, jadi dibantu kelurahan. Yang megang buku besarnya kan mereka,” katanya.
Baca Juga:Dugaan Pencemaran Akibat Tambang Galunggung Mencuat Lagi, Instansi Terkait Tegaskan Belum Terima Laporan ResmiMembaca dari Jauh Perasaan Batin Wali Kota Tasikmalaya!
Dengan belum tercatatnya usulan bantuan dan anggaran yang sudah habis, Iin kini menghadapi kenyataan pahit: ia harus tetap menumpang hingga dua tahun ke depan. Tahun 2026 menjadi titik paling mungkin untuk perbaikan rumahnya,
dengan harapan pemerintah benar-benar bisa merealisasikannya tanpa penundaan lagi. (Ayu Sabrina)