TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Pengamat politik dari FISIP Universitas Siliwangi, Dr M Ali Andrias SIP MSi menilai pernyataan Wakil Wali Kota Tasikmalaya Diky Chandra soal dugaan jual beli jabatan telah menimbulkan pertanyaan publik. Hal itu pun berpotensi membuka konflik internal pemerintahan.
Menurutnya, isu yang disampaikan Diky bukan hanya menyentuh persoalan etika birokrasi, tapi juga mengguncang kepercayaan terhadap sistem pemerintahan daerah.
“Diky menunjukkan ini ada kasus. Masyarakat melihat Pemkot itu ya kepalanya, Viman. Pejabat dinas itu atas tanda tangan wali kota. Kalau ada jual beli jabatan, sebenarnya ini adalah bagaimana merapikan-rapikan untuk 2029,” ujar Ali.
Baca Juga:Digaransi Kerja Kerja ke Jepang, Puluhan Peserta Daikokuten School Kota Tasikmalaya Ikuti PelatihanSkandal Tunjangan Ganda Pejabat di Kabupaten Tasikmalaya Terkuak!
Ali, yang juga menulis disertasi tentang Praktik Politik Kartel di Tasikmalaya, menilai pernyataan tersebut bisa menimbulkan tafsir politis.
Ia mengingatkan bahwa di masa lalu, praktik rotasi dan mutasi jabatan di kota ini memang pernah diwarnai isu pemberian “fee” oleh kepala dinas. Namun, menurutnya, melontarkan tudingan secara terbuka tanpa bukti konkret justru berisiko memunculkan konflik baru di internal pemerintah.
“Kalau dia tahu buruknya, lalu menjelekkan pasangannya, itu seperti membuka aib sendiri, logika politiknya begitu. Mungkin dia tersakiti. Jangan-jangan orang yang dianggap curhat itu sebenarnya pihak yang tak mendapat promosi,” kata dosen tersebut menambahkan.
Ali menilai pernyataan seperti itu bisa berdampak luas terhadap stabilitas birokrasi. Ia menyebutkan, tuduhan jual beli jabatan tidak hanya mencoreng nama Wali Kota, tapi juga para kepala dinas yang baru dilantik, bahkan seluruh ASN yang sedang berupaya menjaga integritasnya.
“Statement ini bisa jadi preseden buruk untuk pemerintah, untuk wali kota, untuk para kadis yang terpilih. Sebab yang bicara bukan orang sembarangan, dia adalah wakil wali kota Tasikmalaya,” tegasnya.
Meski begitu, Ali menilai perlu ada langkah nyata seperti membentuk Tim Investiagsi khusus untuk memastikan isu tersebut tidak berkembang menjadi krisis kepercayaan publik.
“Kalau sudah muncul trust issue, wajib dilakukan investigasi. Pak Wali Kota bisa membuktikan itu, atau melapor ke aparat penegak hukum internal maupun eksternal, demi membersihkan nama baiknya,” ujarnya. (Ayu Sabrina)