“Pertanyaannya, selama lima tahun ke depan apa yang bisa dibangun pemerintah jika ruang anggaran sudah terpotong untuk cicilan? Padahal pekerjaan rumah pemerintah masih banyak,” ucapnya.
Karena itu, ia meminta pemerintah daerah untuk mempertimbangkan ulang rencana pinjaman tersebut dan memilih skema pembangunan bertahap yang lebih realistis.
“Janji politik memperbaiki jalan dalam dua tahun tidak bisa hanya mengandalkan pinjaman Rp 230 miliar. Karena kerusakannya jauh lebih luas. Solusinya harus jangka panjang dan berkelanjutan, bukan instan,” tegasnya.
Baca Juga:Sidang Perdana di PN Bandung, Endang Juta Ngaku Sakit LambungPengusaha Hotel di Tasikmalaya Turut Cemaskan Dampak Pemangkasan TKD
Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Lingkungan Hidup (DPUTRLH) Kabupaten Tasikmalaya, Drs Aam Rahmat Selamet, langsung pergi usai rapat tersebut. Ketika coba dihubungi melalui pesan Whatsapp, ia tidak menjawab. (Ujang Nandar)