Ia menambahkan, seluruh perencanaan tetap mengacu pada RPJMD dan RKPD. Pemerintah juga belum membuka opsi berutang pada pihak ketiga atau perbankan.
“Kita lihat dalam pembahasan, dengan mempertimbangkan skala prioritas,” ujarnya.
Meski anggaran menyusut, Pemkab Ciamis menyiapkan strategi tambahan dengan memanfaatkan program pemerintah pusat seperti Sekolah Rakyat, Koperasi Merah Putih, dan Makan Bergizi Gratis. Program-program ini diharapkan memutar uang di wilayah Ciamis dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah juga akan memperkuat sektor pertanian sebagai penyedia bahan baku bagi program tersebut.
ASN Waswas
Baca Juga:Soal Pinjaman Pemkab Tasik Rp 230 M, Hj Nurhayati Effendi: Hati-Hati Terpeleset!Warga Sinagar Kabupaten Tasikmalaya Gelar Doa Bersama untuk Endang Juta
Kebijakan ini berdampak pada para aparatur sipil negara (ASN). Seorang ASN Pemkab Tasikmalaya yang enggan disebut namanya mengaku penghasilannya berkurang cukup besar. Ia mendapat gaji pokok Rp 2,4 juta per bulan dan TPP Rp 1,7 juta.
“Kalau SK PNS saya, sudah dijaminkan ke BJB. Jadi gaji yang saat ini diterima Rp 1,4 juta per bulan. Gaji yang Rp 1 jutanya untuk cicilan rumah sudah ke perbankan,” ujarnya.
Dari TPP, hanya Rp 700 ribu yang diterima karena Rp 1 juta dipotong untuk angsuran koperasi.
“Jadi kalau nanti TPP dipotong 10 persen, saya hanya menerima Rp 630 ribu per bulan,” tambahnya.
Total penghasilannya kini hanya sekitar Rp 2 juta per bulan.
“Sementara beban hidup terus meningkat, memenuhi kebutuhan sehari-hari, membiayai kehidupan anak dan menafkahi istri,” keluhnya.
ASN Pemkab Tasikmalaya lainnya, juga mengakui sudah mengetahui rencana pemotongan TPP di tahun 2026 nanti.
“Iya informasinya memang ada penurunan di tahun 2026. Ya pasti ada kekhawatiran, karena rata-rata gajinya sudah digadaikan atau di jaminkan ke BJB, maka TPP ini sangat diharapkan,” katanya.
Baca Juga:Usai Dilimpahkan ke Kejari Bandung, Bos Pasir Galunggung Kini Dititip di Lapas KebonwaruMasih Tak Percaya Bos Pasir Galunggung Ditahan, Netizen: Maenyak Loba Duit Dipenjara?
Dia mengakui, dengan dipotongnya TPP penghasilannya berkurang. Terutama bagi dirinya yang sedang membiayai anaknya kuliah.
“Yang pasti penghasilan berkurang, terutama bagi kami yang punya anak kuliah akan menjadi beban. Tapi mudah-mudahan ada jalan,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, TPP eselon IV di dinas cuma Rp 3,7 juta, jadi kalau dipotong 10 persen yang diterima hanya Rp 3,3 juta. Sementara TPP ini digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan biaya anak kuliah.