Ia menilai, Pemkab semestinya fokus meningkatkan kapasitas fiskal ketimbang memaksakan utang.
“Dorong dulu PAD lewat penguatan sektor ekonomi. Tasikmalaya hotelnya minim, restoran besar hampir tak ada. Pajak jasa makan-minum di kabupaten cuma Rp 6 miliar, di Kota Tasik bisa Rp 27 miliar,” bebernya.
Nandang juga menyoroti pola belanja Pemkab yang dinilai tidak berpihak pada pelayanan publik.
Baca Juga:Sindiran Gubernur Jabar untuk Pangandaran: Wajah Bupati Glowing Tapi Wilayahnya Banyak Sampah BerserakanGuru Ikut Bimtek, Siswa Belajar Mandiri Tiga Hari, Orang Tua Keluhkan Dampak Pelatihan KKG di Bungursari!
“Belanja hibah saja Rp 144 miliar, tapi untuk jalan dan jembatan cuma Rp 50 miliar. Ini bukan karena tak ada uang, tapi karena salah belanja,” kritiknya.
Ia menyarankan agar Pemkab melakukan rasionalisasi struktur organisasi perangkat daerah.
“Kalau instansinya terlalu gemuk, biayanya membengkak. Coba lihat Jimbaran di Bali, mereka efisiensi birokrasi, anggaran bisa dialihkan untuk pendidikan gratis,” ujarnya memberi contoh.
Dengan kondisi sekarang, lanjutnya, pinjaman daerah bukan solusi permanen.
“Kalau mau pinjam, silakan, tapi jangan jadikan utang sebagai jurus andalan. Yang utama itu reformasi belanja dan keberanian mengurangi operasional yang boros,” tutupnya. (Firgiawan)