TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Rencana Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya mengajukan pinjaman daerah untuk membiayai pembangunan infrastruktur sudah disetujui DPRD masuk dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2030.
Namun hal itu menuai sorotan lantaran kapasitas fiskal Pemkab Tasikmalaya selama ini dinilai lemah dan belum mampu menopang ambisi besar pembangunan fisik.
“Kalau menurut saya, untuk ukuran Tasikmalaya, ini (pinjaman daerah Rp 230 Miliar, red) kebanyakan gaya. Harus pinjam segala, padahal fiskalnya kecil,” ujarnya kepada Radar Tasikmalaya, Senin (27/10/2025).
Baca Juga:Sindiran Gubernur Jabar untuk Pangandaran: Wajah Bupati Glowing Tapi Wilayahnya Banyak Sampah BerserakanGuru Ikut Bimtek, Siswa Belajar Mandiri Tiga Hari, Orang Tua Keluhkan Dampak Pelatihan KKG di Bungursari!
Ia menilai, secara teori, mengambil utang daerah memang sah saja sebagai strategi mempercepat realisasi janji politik kepala daerah. Namun, keputusan itu harus terukur dan realistis, mengingat kemampuan keuangan daerah yang sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.
“Sejak berdiri sampai sekarang, APBD Tasikmalaya tak banyak berubah. PAD (Pendapatan Asli Daerah) masih terbatas, paling dari PBB, pajak listrik, dan kendaraan bermotor,” jelasnya.
Meski ada kenaikan PAD, lanjut Nandang, hal itu bukan karena geliat ekonomi daerah, melainkan dampak regulasi baru.
“Faktanya, kapasitas fiskal kita paling rendah di Jawa Barat. Belanja publiknya juga kecil,” terangnya.
Berdasarkan data APBD 2025, belanja pegawai di luar guru ASN mencapai Rp 1,3 triliun atau sekitar 35 persen dari total APBD. Bila digabung dengan belanja untuk guru, porsinya membengkak menjadi 44 persen.
“Belanja barang dan jasa saja 17 persen, mayoritas untuk operasional rutin seperti perjalanan dinas dan pemeliharaan. Sedangkan belanja infrastruktur cuma 6,5 persen, terendah se-Jawa Barat,” ungkapnya.
Kondisi ini, kata Nandang, membuat Pemkab sulit bergerak dalam pembiayaan pembangunan tanpa tambahan utang atau transfer pusat. Padahal, pada 2026 mendatang, dana transfer diprediksi bakal turun Rp 200–300 miliar.
Baca Juga:Polda Jabar Benarkan Bos Pasir Galunggung Sudah Ditahan Sejak Lama, Berkas Kasusnya Sudah P21Pesan 'Bongkar' Apa yang Ingin Disampaikan Wakil Wali Kota Tasikmalaya Diky Candra?
Bupati Tasikmalaya Cecep Nurul Yakin berkomitmen menuntaskan pembangunan infrastruktur di dua tahun pertama masa jabatannya. Namun, menurut Nandang, target itu tidak sejalan dengan kemampuan keuangan daerah.
“Pinjaman Rp 230 miliar di 2026 katanya buat infrastruktur. Tapi apa cukup untuk memperbaiki semua jalan? Sekarang saja baru 56 persen jalan yang layak. Jadi itu belum menyembuhkan, hanya menambal luka,” sindirnya.