TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Pemerintah Kota Tasikmalaya masih belum membuka informasi detail mengenai progres pengisian 4 kursi jabatan eselon II. Proses yang misterius ini diwarnai asumsi-asumsi yang membutuhkan keterbukaan dari pihak Pemkot supaya tidak menjadi liar.
Akademisi Tasikmalaya Dr Syarif Hidayat menilai penerapan manajemen talenta di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya merupakan langkah maju dalam reformasi birokrasi.
Namun, ia mengingatkan agar sistem ini tidak dijalankan secara tertutup dan eksklusif, melainkan terbuka dan partisipatif agar akuntabilitas tetap terjaga
Baca Juga:Tayangan Tentang Ponpes Lirboyo Mengundang Gelombang Protes Kalangan Santri di PriatimAnggota DPRD Jawa Barat Diadukan Menghilangkan Mobil Hasil Penggelapan!
“Spirit manajemen talenta itu bagus. Tujuannya agar SDM di Pemkot bisa dipetakan dan dikembangkan secara sistematis, terukur, dan obyektif. Intinya memotret kompetensi, integritas, dan kinerja pegawai untuk memastikan right man on the right place on the right job,” ujar dosen UPI Tasikmalaya itu melalui sambungan telepon kepada Radar, Rabu (15/10/2025).
Ia menekankan bahwa sistem ini bukanlah ruang tertutup yang hanya diketahui segelintir orang.
“Manajemen talenta itu bukan kotak pandora. Pemetaan karier pejabat publik harus bisa diakses masyarakat. Transparansi dan partisipasi publik itu bagian dari akuntabilitas,” tegasnya.
Menurutnya, prinsip utama dari sistem ini adalah memastikan pemetaan SDM dilakukan berdasarkan kompetensi, rekam jejak, dan kinerja, bukan kedekatan personal atau afiliasi politik.
“Kalau pemerintah serius dengan merit sistem, maka setiap keputusan promosi jabatan bisa dijelaskan secara ilmiah. Publik mudah memahami kenapa pejabat A terpilih karena nilai dan skornya lebih tinggi dibanding lainnya,” ujarnya mencontohkan.
Dengan sistem berbasis penilaian, lanjutnya, potensi subjektivitas dapat dikikis karena setiap ASN dinilai dengan indikator yang jelas dan terukur. Semakin banyak poin kompetensi dan kinerja yang dimiliki seseorang, makin besar peluangnya menduduki jabatan tertentu.
“Kalau ini dibuka ke publik, masyarakat bisa menilai sendiri objektivitasnya,” kata dia.
Baca Juga:Masuk PNS Berprestasi Jabar, Dua ASN Kota Tasikmalaya Diuji Para Dosen Kampus TernamaKetua DPD Gerindra H Amir Mahpud Bersyukur Tokoh Jawa Barat Diangkat Jadi Wamendagri!
Syarif menilai, keterbukaan informasi menjadi bentuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap publik. Sebab, pejabat publik sejatinya harus bisa dipertanggungjawabkan, tidak hanya secara administratif tapi juga secara rasional dan akademis.
“Kalau pemkot punya data skoring ASN dan dipublikasikan, masyarakat bisa melihat bahwa pemilihan pejabat bukan karena faktor like and dislike, tapi karena kapasitasnya memang unggul. Pemerintah pun lebih mudah menjelaskan kebijakannya secara terbuka,” ucapnya.