TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – DPRD Kota Tasikmalaya menyoroti lambannya penyelesaian proses pengisian jabatan kepala dinas definitif di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya. Dari delapan kursi kepala OPD yang kosong, baru empat posisi yang tengah coba diisi melalui mekanisme manajemen talenta ASN.
Wakil Ketua DPRD Kota Tasikmalaya, H Wahid, mengatakan pihaknya telah mendorong agar proses seleksi segera dituntaskan. Sebab, kekosongan jabatan terlalu lama dikhawatirkan akan mengganggu ritme birokrasi dan pelaksanaan program menjelang akhir tahun anggaran.
“Kita sudah sejak awal mendorong agar empat posisi prioritas ini segera dituntaskan. Dari delapan yang kosong, baru empat yang berjalan prosesnya. Kami ingin percepatan, karena ini sudah masuk penghujung tahun dan banyak kegiatan yang harus diselesaikan,” tegas Wahid, Senin (13/10/2025).
Baca Juga:Anggota DPRD Jawa Barat Diadukan Menghilangkan Mobil Hasil Penggelapan!Masuk PNS Berprestasi Jabar, Dua ASN Kota Tasikmalaya Diuji Para Dosen Kampus Ternama
Menurutnya, meski pelaksana tugas (Plt) memiliki kewenangan administratif, efektivitas kerja akan lebih terjamin bila jabatan tersebut diisi pejabat definitif.
“Kalau masih Plt, biasanya ruang geraknya terbatas, apalagi dalam hal kebijakan strategis. Jadi demi kelancaran program dan pelayanan publik, jabatan definitif perlu segera diisi,” jelasnya.
Wahid juga meminta Pemkot transparan dan konsisten dalam menerapkan sistem manajemen talenta ASN agar tidak menimbulkan kecurigaan publik.
“Kita dorong agar prosesnya terbuka, jangan menimbulkan persepsi negatif. Kalau sudah menggunakan sistem manajemen talenta, jalankan dengan konsisten. Itu akan memperkuat kepercayaan masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Tasikmalaya Diky Chandra menegaskan bahwa dirinya pun telah menyampaikan masukan serupa dalam rapat pimpinan. Ia menilai kekosongan jabatan terlalu lama bisa membuka ruang bagi praktik tidak sehat di birokrasi.
“Saya sudah sampaikan di rapat pimpinan, jangan sampai kekosongan jabatan dibiarkan lama. Itu tidak baik, karena bisa membuka ruang jual beli jabatan, menimbulkan polarisasi, dan membuat kinerja tidak maksimal,” ungkapnya.
Diky berharap tahapan seleksi dapat segera rampung tanpa mengorbankan profesionalisme dan objektivitas.
Baca Juga:Ketua DPD Gerindra H Amir Mahpud Bersyukur Tokoh Jawa Barat Diangkat Jadi Wamendagri!Jenderal Asal Tasikmalaya Diangkat Jadi Wakil Menteri Dalam Negeri
“Kita sudah ke BKN, dan secara prestasi Pemkot Tasikmalaya termasuk unggul dalam penerapan manajemen talenta. Tinggal bagaimana pelaksanaannya dijaga agar tetap profesional, tidak dijadikan alat untuk kepentingan tertentu,” ujarnya.