BANJAR, RADARTASIK.ID – Rencana pengadaan mobil dinas (mobdin) di lingkungan Pemerintah Kota Banjar mendapat sorotan tajam dari Komisi I DPRD Kota Banjar.
Walaupun Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjar membutuhkan kendaraan dinas baru, Ketua Komisi I DPRD Kota Banjar, H Annur, menilai, pengadaan mobil dinas di Kota Banjar tersebut lebih baik ditunda.
Pasalnya, kondisi keuangan Pemkot Banjar saat ini sedang tidak stabil, dan lebih banyak kebutuhan darurat yang harus diutamakan.
Baca Juga:7 Alasan VidGap Jadi Pilihan No 1 Download Video TikTok Tahun 2025Pengamat Sarankan Pengadaan Mobil Dinas di Kota Banjar Dibatalkan
Annur menegaskan, walaupun pengadaan mobil dinas untuk pejabat terkait, termasuk kendaraan operasional patwal, sudah diatur dan merupakan kebutuhan yang sah, namun saat ini lebih bijaksana jika prioritas anggaran dialihkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terlebih dahulu.
Ia menyarankan agar pengadaan mobil dinas untuk Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjar ditunda, mengingat masih ada kendaraan lain yang dapat digunakan.
”(Keuangan Pemkot Banjar, Red) sedang tidak baik-baik saja,” ujarnya beberapa waktu lalu.
Ia menambahkan, meskipun pengadaan kendaraan dinas baru hanya untuk dua unit—yakni untuk Wakil Wali Kota dan kendaraan patwal yang sering mengalami kerusakan—sebaiknya kendaraan tersebut dibeli dalam jumlah lebih banyak sekaligus, bukan satu per satu.
Namun, yang lebih mendesak menurut Annur adalah pemenuhan kebutuhan kendaraan untuk sektor pelayanan publik.
Ia menegaskan bahwa kendaraan pemadam kebakaran yang sering mogok saat dibutuhkan di lokasi kejadian harus menjadi prioritas utama.
Selain itu, Annur juga menyoroti pentingnya pengadaan kendaraan dalmas (pengendalian massa) untuk Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), yang sudah lama mengajukan kebutuhan kendaraan dinas untuk operasi penegakan peraturan.
Baca Juga:Kesalahan Fatal Pengusaha AMDK yang Sebenarnya Bisa DicegahPohon-Pohon di Kota Banjar Jadi Ancaman Nyata Keselamatan Para Pengendara, Korban Sudah Ada
Setiap kali Satpol PP melakukan operasi, mereka sering kali kesulitan karena tidak ada kendaraan operasional yang memadai. Ini sudah diusulkan sejak lama, namun belum terealisasi.
Fokus utama Komisi I DPRD Kota Banjar saat ini adalah memastikan pelayanan publik yang lebih baik bagi masyarakat.
Mereka tidak ingin melihat kejadian memalukan di mana kendaraan pemadam kebakaran mogok di tengah jalan saat hendak menuju lokasi kebakaran.