BANJAR, RADARTASIK.ID – Rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Banjar untuk mengadakan mobil dinas (mobdin) baru telah menuai kritik tajam, terutama di tengah situasi ekonomi yang kian sulit bagi masyarakat.
Pengadaan mobil dinas di Kota Banjar dianggap menunjukkan ketidakpedulian pemerintah terhadap kondisi krisis yang sedang melanda.
Sidik Firmadi SIP MIP, pengamat pemerintahan Kota Banjar, menilai, keputusan Pemkot Banjar mencanangkan pengadaan mobil dinas baru ini menunjukkan kurangnya sense of crisis.
Baca Juga:Kesalahan Fatal Pengusaha AMDK yang Sebenarnya Bisa DicegahPohon-Pohon di Kota Banjar Jadi Ancaman Nyata Keselamatan Para Pengendara, Korban Sudah Ada
Menurutnya, seharusnya pemerintah daerah menahan diri dan membatalkan rencana tersebut, mengingat ekonomi masyarakat yang tengah tertekan.
”Kondisi perekonomian masyarakat sedang tidak baik,” ucap Sidik Firmadi beberapa waktu lalu.
Kritikan ini juga mengingatkan kembali pada gelombang demonstrasi yang terjadi pada Agustus lalu, di mana masyarakat berbagai daerah turun ke jalan untuk menuntut agar pejabat publik mengurangi pemborosan anggaran negara.
Salah satu poin utama dalam protes tersebut adalah penolakan terhadap tunjangan besar yang diterima oleh anggota DPR, sementara banyak rakyat yang merasa kebutuhan mereka belum cukup diperhatikan.
Sidik menilai, Pemkot Banjar seharusnya lebih peka terhadap suara masyarakat dan tidak melanjutkan rencana pengadaan mobdin yang terkesan boros.
Meskipun pengadaan mobil dinas diperbolehkan oleh hukum, Sidik menegaskan, ada syarat yang harus dipenuhi, yakni apakah pembelian tersebut termasuk dalam skala prioritas.
Jika mobil dinas yang ada sebelumnya sudah rusak dan tidak memungkinkan untuk digunakan lagi, tentu pengadaan baru bisa dibenarkan.
Baca Juga:Dari Obrolan Receh Jadi Aksi Nyata, Gemar Posting Lawan Stunting di BanjarDua Korban Keracunan MBG di SMPN 4 Pamarican Ciamis dilarikan ke IGD RSUD Kota Banjar
Namun, jika mobil yang ada masih berfungsi dengan baik, maka pembelian mobil dinas baru tidak perlu dilakukan.
Menurutnya, kebutuhan akan mobil dinas baru di Kota Banjar sebenarnya tidak mendesak.
Luas wilayah kota yang terbatas dan medan yang tidak sulit membuat kendaraan yang ada saat ini masih cukup untuk mendukung tugas pemerintahan.
Oleh karena itu, keputusan untuk membeli mobil dinas baru dinilai lebih mengarah pada pemenuhan kebutuhan pribadi pejabat daripada untuk kepentingan masyarakat.
Sidik berharap Pemkot Banjar mempertimbangkan kembali rencana tersebut dan membatalkannya.
Ia juga berpesan agar masyarakat lebih cerdas dalam memilih pemimpin pada pemilu mendatang, memilih mereka yang lebih mengutamakan kepentingan rakyat ketimbang memenuhi ego pribadi. (Anto Sugiarto)