BANJAR, RADARTASIK.ID – Rencana pengadaan mobil dinas baru di Kota Banjar memicu polemik yang menarik perhatian publik.
Di tengah krisis ekonomi yang masih membelit masyarakat, rencana pembelian mobil dinas bagi pejabat eksekutif, termasuk Wakil Wali Kota Banjar, justru menjadi sorotan tajam.
Wacana ini menimbulkan pertanyaan penting: apakah pengadaan mobil dinas ini benar-benar sebuah kebutuhan mendesak atau justru pemborosan anggaran yang tidak bijaksana?
Baca Juga:Cara untuk Daftar Layanan QRIS for Business di DOKUMembangun Identitas dan Daya Tarik, Ini Pentingnya Logo untuk Bisnis Anda!
Wakil Wali Kota Banjar, H Supriana, menanggapi isu ini dengan tegas.
Menurutnya, pengadaan mobil dinas baru bukan semata-mata keinginan pribadi, tetapi merupakan kebutuhan operasional yang mendesak.
Ia menjelaskan, mobil dinas yang digunakannya saat ini sudah berusia lebih dari satu dekade, bekas wali kota sebelumnya, dr Herman Sutrisno, dan sering mengalami kerusakan.
”Mobil yang digunakan sekarang bekas wali kota sebelumnya tahun 2009. Saya merasakan, sering ada kerusakan, suspensi kurang nyaman dan lainnya,” ungkapnya beberapa waktu lalu.
Kondisi tersebut tentu menghambat kinerja kepala daerah, terutama dalam menjalankan tugas untuk melakukan kunjungan dan koordinasi dengan berbagai pihak.
Supriana menekankan, meskipun pengadaan mobil dinas di Kota Banjar ini tampak seperti pengeluaran besar, keputusan tersebut sudah didasarkan pada analisis prioritas untuk mendukung pelayanan publik yang optimal.
Pihaknya juga memastikan, rencana ini tidak akan mengganggu program prioritas lain yang lebih langsung menyentuh masyarakat.
Baca Juga:
Namun, tidak semua pihak sepakat dengan rencana pengadaan mobil dinas di Kota Banjar.
Sebelumnya, Muhlison, Pembina Poros Sahabat Nusantara (Posnu) Kota Banjar, mengkritik keras rencana pengadaan mobil dinas di tengah kesulitan ekonomi masyarakat.
Ia mengingatkan Pemerintah Kota Banjar untuk lebih memfokuskan perhatian pada program yang benar-benar berdampak langsung pada kesejahteraan warga, seperti meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang selama ini dinilai kurang maksimal.
Tak hanya itu, Muhlison juga menyoroti anggaran yang dinilai tidak efisien.
Menurutnya, pembelian mobil dinas bisa dianggap sebagai pemborosan anggaran yang tidak memenuhi kebutuhan riil masyarakat.
Ia membandingkan anggaran belanja daerah dengan kebutuhan dasar yang jauh lebih mendesak, seperti program pengembangan perumahan dan peningkatan kawasan permukiman yang jumlahnya sangat kecil jika dibandingkan dengan anggaran belanja lainnya.