BANJAR, RADARTASIK.ID – Poros Sahabat Nusantara (Posnu) mendesak Pemerintah Kota Banjar membatalkan rencana pengadaan mobil dinas (mobdin) 2026.
Pembina Posnu Kota Banjar, Muhlison, mengungkapkan, informasi sebelumnya yang menyebut mobil dinas baru diperuntukkan bagi pimpinan DPRD merupakan bentuk pembohongan publik.
”Pernyataan peruntukan (mobil dinas baru, Red) untuk pimpinan DPRD merupakan fitnah terhadap institusi resmi negara. Harus minta maaf kepada publik,” ucapnya beberapa waktu lalu.
Baca Juga:Cara untuk Daftar Layanan QRIS for Business di DOKUMembangun Identitas dan Daya Tarik, Ini Pentingnya Logo untuk Bisnis Anda!
Muhlison juga menyoroti sikap DPRD yang dinilai kurang peka terhadap kondisi ekonomi warga.
Ia menegaskan, pengajuan mobil dinas baru di Kota Banjar berasal dari eksekutif melalui Sekretariat Daerah (Setda), bukan dari legislatif.
Karena itu, ia mengingatkan agar Wali Kota Banjar tidak terlalu memaksakan kehendak untuk membeli mobil dinas baru, melainkan lebih fokus pada agenda kerja yang bisa mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Menurutnya, selama ini sektor PAD Kota Banjar tidak menunjukkan perkembangan berarti.
Upaya peningkatan hanya sebatas administratif tanpa kebijakan nyata yang transformatif.
Sebaliknya, Pemkot Banjar dianggap lebih bersemangat ketika berbicara soal rencana belanja, terutama pengadaan mobil dinas, meski hal itu berpotensi menjadi bentuk pemborosan.
Muhlison menilai, seharusnya Pemkot Banjar melakukan evaluasi menyeluruh ketimbang memaksakan belanja yang tidak mendesak.
Ia mengingatkan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Banjar masih menghadapi kondisi berat dan belum mampu menyentuh kebutuhan riil masyarakat.
Baca Juga:
Sebagai contoh, ia membandingkan alokasi anggaran jasa layanan umum kantor di salah satu dinas yang mencapai Rp 3,4 miliar, sementara program pengembangan perumahan hanya mendapat Rp 2,5 juta dan kawasan permukiman sekitar Rp 59 juta.
Ia menegaskan, pejabat publik perlu berhati-hati dalam menyampaikan kebijakan karena hal itu berdampak luas bagi masyarakat.
Posnu pun meminta agar rencana pembelian mobil dinas pada tahun anggaran 2026 ditinjau ulang.
Selain itu, Pemkot Banjar diharapkan memberikan teladan baik dengan menunjukkan penghematan, mengingat kondisi APBD yang disebutnya sudah ”mulai batuk-batuk”.
Lebih baik mengencangkan ikat pinggang ketimbang memaksakan belanja kendaraan baru. (Anto Sugiarto)