Di Kabupaten Tasikmalaya, persentase penduduk miskin berada di atas 10 %, sedangkan Kabupaten Garut mencatat jumlah warga miskin tertinggi di Jawa Barat. Kondisi ini menggambarkan kualitas daya beli yang rapuh di ketiga daerah.
Minimnya keterbukaan informasi mengenai hak keuangan DPRD di Garut, Tasikmalaya, dan Kota Tasikmalaya semakin menegaskan jauhnya praktik transparansi di lembaga legislatif daerah. Padahal, publik berhak mengetahui seberapa besar gaji dan tunjangan yang dibiayai APBD, serta menilai apakah hal itu sebanding dengan kerja dan tanggung jawab wakil rakyat. (Ayu Sabrina)