TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 memperlihatkan gambaran yang kontras antara penerimaan dan belanja di tiga daerah Priangan Timur: Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kota Tasikmalaya.
Meski terdapat selisih besar pada pendapatan asli daerah (PAD), ketiganya menghadapi tantangan serupa: dominasi belanja rutin, terutama untuk tambahan penghasilan aparatur sipil negara (ASN) dan gaji serta tunjangan DPRD. Kondisi ini semakin mempersempit ruang pembangunan.
DPRD Kabupaten Tasik Paling Tinggi
Salah satu pos yang mencolok adalah anggaran untuk DPRD. Kabupaten Tasikmalaya mencatat belanja gaji dan tunjangan DPRD sebesar Rp35,91 miliar, angka tertinggi di antara ketiga daerah. Kabupaten Garut menyusul dengan Rp34,49 miliar, sementara Kota Tasikmalaya Rp30,15 miliar. Selisih antara Kabupaten Tasikmalaya dan Kota Tasikmalaya mencapai Rp5,76 miliar.
Baca Juga:Tunjangan Perumahan DPRD Provinsi Jawa Barat Sebesar Rp 62 Juta Bakal DievaluasiData Laporan Harta Kekayaan Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Dapil XIII-XV Kurang Update
Menurut Nandang Suherman, pemerhati anggaran dari Perkumpulan Inisiatif, belanja DPRD yang besar patut dicermati karena bersinggungan langsung dengan kebutuhan fiskal lain.
“Pos belanja DPRD memperlihatkan beban yang signifikan. Jika digabung dengan belanja ASN, ruang anggaran untuk program pembangunan yang dirasakan langsung masyarakat makin terhimpit,” ujarnya.
Pendapatan Garut Teratas
Dari sisi penerimaan, Kabupaten Garut menempati posisi teratas dengan PAD sebesar Rp700,67 miliar. Kabupaten Tasikmalaya berada di urutan kedua dengan Rp483,20 miliar, dan Kota Tasikmalaya Rp440,08 miliar. Selisih antara Garut dan Kota Tasikmalaya mencapai Rp260,58 miliar, sementara dengan Kabupaten Tasikmalaya Rp217,46 miliar.
Sumber PAD utama di tiga daerah ini relatif sama: Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan-Perkotaan, serta opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Garut unggul di setiap jenis, menunjukkan kemampuan mengoptimalkan potensi pajak lokal lebih baik dibanding dua daerah lainnya.
Namun, tingginya penerimaan Garut berbanding lurus dengan tingginya beban belanja ASN. Kabupaten Garut mengalokasikan Rp643,16 miliar untuk tambahan penghasilan ASN (TPP). Jumlah ini jauh di atas Kabupaten Tasikmalaya Rp441,77 miliar dan Kota Tasikmalaya Rp295,47 miliar. Selisih antara Garut dan Kota Tasikmalaya mencapai Rp347,69 miliar.