JAKARTA, RADARTASIK.ID – Presiden Prabowo Subianto dikabarkan telah menyetujui rencana pemerintah menyalurkan dana sebesar Rp200 triliun dari Bank Indonesia (BI) ke sektor perbankan nasional. Kebijakan ini ditujukan untuk memperkuat perekonomian sekaligus mempercepat laju pertumbuhan nasional.
Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa usai bertemu Presiden Prabowo di Jakarta, Rabu (10/9/2025).
Menurutnya, kebijakan ini dirancang agar perekonomian bergerak lebih cepat sehingga target pertumbuhan bisa segera tercapai.
Baca Juga:Tunjangan Perumahan DPRD Provinsi Jawa Barat Sebesar Rp 62 Juta Bakal DievaluasiData Laporan Harta Kekayaan Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Dapil XIII-XV Kurang Update
“Sudah, sudah setuju (Presiden, red),” kata Purbaya menjawab pertanyaan wartawan, seperti dikutip dari disway.id.
Ia menjelaskan, mekanisme penyaluran dana akan menyerupai skema deposito di bank. Pemerintah memberi keleluasaan kepada perbankan untuk menyalurkan dana tersebut, namun mendorong agar tidak digunakan untuk membeli Surat Utang Negara (SUN). Sebaliknya, bank diminta mengalirkannya ke sektor riil melalui penyaluran kredit.
“Tujuannya supaya bank punya duit banyak cash tiba-tiba, dan dia gak bisa naruh di tempat lain selain dikreditkan. Jadi kita memaksa market mekanisme berjalan,” jelasnya.
Dalam kesempatan itu, Purbaya menegaskan bahwa pemerintah berupaya agar dana tambahan ini tidak kembali masuk ke instrumen SUN. Tujuannya, agar uang benar-benar beredar di masyarakat dan mendorong aktivitas ekonomi.
“Ini seperti anda naruh deposito di bank, kira-kira gitu kasarnya. Nanti penyalurannya terserah bank, tetapi kalau saya mau pakai, saya ambil. Tetapi, nanti diupayakan, nanti penyalurannya bukan dibelikan SUN lagi,” kata Purbaya.
“Kita minta ke BI tidak diserap uangnya. Jadi, uangnya betul-betul ada (dalam) sistem perekonomian sehingga ekonominya bisa jalan,” sambung dia.
Sebelumnya, dalam rapat kerja perdananya dengan Komisi XI DPR RI, Purbaya sudah memaparkan rencana menarik dana menganggur sebesar Rp200 triliun. Dana itu bersumber dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) dan Sisa Lebih Pembayaran Anggaran (SiLPA) senilai Rp425 triliun yang kini tersimpan di BI.
Baca Juga:Ini Dia Daftar Kekayaan Anggota DPR RI Dapil X dan XI Jawa Barat Menurut LHKPN KPKAntisipasi Situasi Keamanan, Sekolah Madrasah Belajar Daring Selama 2 Hari
Terkait kekhawatiran hiperinflasi, Purbaya menepis anggapan tersebut. Menurutnya, inflasi hanya terjadi jika pertumbuhan ekonomi melampaui kapasitas potensial.
“Kita 6,5 (persen) atau lebih. Kita masih jauh dari inflasi. Jadi kalau saya injek stimulus ke perekonomian, harusnya kalau ekonominya masih di 5 persen, masih jauh dari inflasi. Itu yang disebut demand-for-inflation, dan itu masih jauh dari situ kita. Sejak krisis kan kita gak pernah tumbuh 6,5 persen. Jadi, ruang kita untuk tumbuh lebih cepat, terbuka lebar, tanpa memancing inflasi,” ujarnya. (red)