BANDUNG, RADARTASIK.ID – Pendapatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat disorot oleh Himpunan Mahasiswa (Hima) Persis Jawa Barat.
Ketua PW Hima Persis Jawa Barat, Riyan Hidayatullah mengungkapkan besarnya tunjangan anggota DPRD Jawa Barat bertolak belakang dengan realitas kehidupan masyarakat. Kondisi ekonomi masyarakat saat ini sedang tidak baik-baik saja.
Kondisi ini memperlebar jurang kesenjangan antara rakyat dengan wakilnya di DPRD.
Baca Juga:Pemerintah Siapkan Suntikan Dana Rp200 Triliun ke PerbankanTunjangan Perumahan DPRD Provinsi Jawa Barat Sebesar Rp 62 Juta Bakal Dievaluasi
“Maka wajar bila publik merasa dikhianati,” ujarnya dalam rilis yang diterima radartasik.id, Kamis 11 September 2025.
Ia kemudian mengungkapkan data alokasi gaji dan tunjangan DPRD yang mencapai Rp177,4 miliar untuk 120 orang anggota dewan.
Jika dirata-ratakan, setiap anggota DPRD Provinsi Jawa Barat menerima sekitar Rp123 juta per bulan.
“Angka ini jelas mencengangkan, mengingat masih banyak masyarakat Jawa Barat yang berjuang hidup dengan upah minimum provinsi (UMP) sebesar Rp2,1 juta per bulan pada 2025. Artinya, satu anggota DPRD mendapatkan pendapatan hampir 60 kali lipat UMP,” ungkapnya.
Pendapatan tersebut terdiri dari uang representasi alias gaji pokok serta berbagai tunjangan. Meski uang representasi tiap anggota dewan kecil, namun komponen tunjangan yang cukup banyak memiliki nilai sangat besar.
Dalam APBD Provinsi Jawa Barat tahun 2025, tunjangan DPRD provinsi terdiri dari tunjangan alat kelengkapan lainnya sebesar Rp42,5 miliar, tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota sebesar Rp30,2 miliar, uang paket DPRD sebesar Rp379,9 juta, jaminan kecelakaan kerja sebesar Rp51,8 juta, uang jasa pengabdian sebesar Rp30,3 miliar.
Bukan hanya itu, 120 anggota DPRD Provinsi Jawa Barat juta mendapat alokasi tunjangan keluarga total Rp759,7 juta, pembayaran PPh kepada bendahara DPRD sebesar Rp610,8 juta, hingga jaminan kematian sebesar Rp93,6 juta. Belum lagi berbagai pos lainnya yang menambah akumulasi fantastis.
Baca Juga:Data Laporan Harta Kekayaan Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Dapil XIII-XV Kurang UpdateIni Dia Daftar Kekayaan Anggota DPR RI Dapil X dan XI Jawa Barat Menurut LHKPN KPK
“Kondisi ini menimbulkan ironi mendalam. Di satu sisi, rakyat Jawa Barat masih dibebani harga kebutuhan pokok yang melambung, tingginya biaya pendidikan, pengangguran terbuka yang mencapai jutaan jiwa, serta ketimpangan pembangunan antarwilayah,” papar Ryan.
Ia kemudian menyinggung maraknya kasus bunuh diri dan gizi buruk di beberapa daerah yang disebabkan masalah ekonomi.