TASKMALAYA, RADARTASIK.ID – Kompleks Olahraga Dadaha kembali jadi sorotan. Arena olahraga sekaligus ruang publik andalan warga Kota Tasikmalaya itu kini dinilai kian semrawut. Mulai dari pedagang kaki lima (PKL), parkir liar hingga akses jalan yang tak teratur.
Ketua KONI Kota Tasikmalaya, Anton Suherlan, mengakui kondisi tersebut kerap mengganggu aktivitas masyarakat maupun pegiat olahraga. Padahal, Dadaha kerap digunakan bukan hanya untuk sarana olahraga dan rekreasi, tetapi juga event-event berskala besar.
“Sport industri sebenarnya sudah muncul di Dadaha. Selain olahraga, kuliner juga jadi satu paket. Tapi alangkah baiknya kalau pemerintah menata. Supaya yang olahraga, yang rekreasi, dan yang kulineran tidak saling berbenturan,” ujarnya kepada Radar, Selasa (9/9/2025).
Baca Juga:Data Laporan Harta Kekayaan Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Dapil XIII-XV Kurang UpdateIni Dia Daftar Kekayaan Anggota DPR RI Dapil X dan XI Jawa Barat Menurut LHKPN KPK
Anton menambahkan, pemerintah bisa menyiapkan ruang UMKM olahraga, misalnya untuk merchandise maupun perlengkapan olahraga. Disamping para pegiat UMKM yang sampai sekarang masih menggantungkan nasibnya di kawasan tersebut juga dipikirkan.
“Kita mendukung kalau Pemkot mau mengaturnya. Tapi berikan solusi juga bagi mereka yang berusaha,” tegasnya.
Hal senada disampaikan Sekretaris KNPI Kota Tasikmalaya, Arief A Rohman. Menurutnya, pemuda yang bermarkas di Dadaha sangat berharap kondisi sport center dan ruang publik tersebut lebih tertib, khususnya pada jam-jam padat.
“Ketidakhadiran Pemkot dalam mengatur di sana membuat aksesibilitas masyarakat jadi kacau. Bukan berarti tak boleh berjualan, tapi harus ditempatkan agar tidak mengganggu aktivitas lain. Dadaha itu milik bersama,” jelas Arief.
Ia menegaskan, relokasi atau sentralisasi pedagang menjadi solusi penting.
“Jangan hanya menertibkan. Mereka harus tetap bisa mencari penghidupan bahkan bisa lebih menarik kalau ditata,” katanya.
Sementara itu, Ketua Dewan Kesenian Kota Tasikmalaya, Bode Riswandi, menilai penataan Dadaha harus dilakukan dengan pendekatan humanis. Menurutnya, kondisi lalu lintas yang semrawut, pedestrian yang padat hingga estetika yang terganggu, tidak bisa dibiarkan berlarut.
“Penataan ini soal human interest. Jangan ragu libatkan pakar tata ruang, tata kota hingga sosiolog. Karena ini mengatur manusia dengan manusia. Dadaha itu pusat olahraga sekaligus rekreasi, jadi hak kenyamanan masyarakat harus dijaga,” papar Bode.